Kapolri Tunjuk Kapolda 2 Daerah Otonom Baru, Papua Tengah dan Barat Daya

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk dua Kapolda untuk Daerah Otonom Baru atau DOB, yakni Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Hal itu sesuai dengan Surat Telegram nomor ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024.

“Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papare, pembentukan DOB. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo, pembentukan DOB,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, penunjukan kedua Kapolda itu menjadi bentuk pengukuhan daerah DOB. Sementara terkait struktur, secara aturan dan kelengkapan administrasi kini masih disusun.

“Namun yang pasti bahwa Polda DOB adalah pemecahan dari Polda induk, jadi orang-orangnya sudah ada, tinggal disusun sesuai kebutuhan dan kepentingan organisasi serta tugas yang ada di sana,” jelas dia.

Adapun terkait insfrastruktur sebagian daerah telah siap. Hanya saja, wilayah Papua sendiri memang luas namun tidak bisa sembarangan membangun sesuatu, tidak terkecuali kantor kepolisian.

“Untuk mencari tanah buat bangunan Polda atau kepentingan kepolisian di sana, tidak semudah yang dibayangkan. Karena harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat adat, maupun dengan pemerintah sana untuk bisa berjalan dengan baik. Namun pada prinsipnya sampai dengan saat ini tidak ada kendala,” Sandi menandaskan.

Kapolda Papua, Irjen Patrige Renwarin mengimbau, seluruh warga Papua, terutama di Kabupaten Biak Numfor, agar lebih waspada terhadap informasi hoaks yang kerap kali beredar di media sosial selama tahapan Pilkada 2024.

"Ibarat jamur di musim hujan, informasi hoaks sering muncul dengan menyoroti seseorang dari sudut pandang negatif," ujar Patrige dilansir dari Antara, Jumat (11/10/2024).

Patrige mengingatkan, masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi hoaks di media sosial. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu konflik di antara pendukung pasangan calon tertentu.

"Saya berharap masyarakat dapat memverifikasi informasi yang diterima dengan menanyakannya langsung kepada pihak berwenang, sehingga dapat memastikan kebenaran informasi tersebut," jelas Patrige.

Dalam konteks tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Biak Numfor untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda demokrasi Pilkada pada 27 November 2024.

"Pada pemungutan suara Pilkada 2024, masyarakat di Tanah Papua akan memilih pasangan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati. Kami dari jajaran Polda Papua berharap seluruh tahapan Pilkada serentak dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif sesuai jadwal yang ditetapkan KPU," tuturnya.

Mengenai netralitas Polri dalam Pilkada, Patrige menegaskan bahwa semua personel Polres Biak harus menerapkan sikap netral.

"Bersikaplah netral, utamakan tugas Polri, dan jangan memihak kepada pasangan calon manapun," tegas Patrige.