HMI Serang Gelar Aksi di Mabes, Ingatkan Netralitas Polri di Pilkada 2024

Dalam orasinya, Eman menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat yang wajib dipatuhi.

oleh Tim News diperbarui 19 Nov 2024, 19:32 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2024, 16:14 WIB
HMI Serang
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar demonstrasi di depan Mabes Polri Jakarta, Selasa (19/11/2024). (Ist).

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar demonstrasi di depan Mabes Polri Jakarta, Selasa (19/11/2024). Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak Polri menjamin netralitas pada proses Pilkada 2024.

"Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat," ujar Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman.

Dalam orasinya, Eman menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat yang wajib dipatuhi. Namun, dugaan keterlibatan oknum Polri dalam politik praktis mencederai demokrasi dan kepercayaan publik.

"Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan hancur," tegas Eman.

Selain itu, HMI Cabang Serang juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum aparat kepolisian. "Penegak hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman. Jika oknum-oknum ini tidak ditindak tegas, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi," ujar Eman.

Dalam aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan. Yakni evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polri dalam Pilkada 2024, tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta copot Kapolda Banten yang dinilainya gagal menjaga netralitas dan integritas institusi.

Kawal Netralitas Polda Banten

Eman menegaskan, HMI Cabang Serang akan terus mengawal netralitas jajaran Polda Banten, sampai ada tindakan nyata dari Mabes Polri.

"Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang dan massa yang lebih besar. Jangan biarkan demokrasi dan keadilan terkubur oleh kesewenang-wenangan," pungkasnya.

Infografis

Infografis Rencana Rapat Paripurna Kilat DPR Pengesahan RUU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Rencana Rapat Paripurna Kilat DPR Pengesahan RUU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya