PDIP: Polisi Katanya Mau Panggil Budi Arie, Mana?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, mempertanyakan alasan di balik lambatnya polisi memanggil mantan Menkominfo, Budi Arie, untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

"Polisi kan katanya mau memanggil Budi Arie, mana sampai sekarang belum dipanggil?," tegas Ronny saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Sindiran Ronny muncul menyusul terungkapnya keterlibatan Alwin Jabarti Kiemas, yang merupakan tersangka kasus beking situs judi online oleh pegawai Kominfo.

Ronny menduga kuat bahwa dalang di balik maraknya judi online di Indonesia adalah pihak-pihak yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

"Saya menduga dalang sesungguhnya adalah mereka yang berkuasa dalam 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa Alwin tidak memiliki hubungan apa pun dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bukanlah kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

PDIP pun berencana untuk melaporkan akun media sosial yang menyebarkan informasi menyesatkan tentang keterkaitan Alwin dengan Megawati.

"Itu tidak ada hubungannya dengan PDIP dan Ibu Megawati, tapi sengaja nama Ibu Megawati dan PDIP dijadikan dalam satu frase kalimat menyatukannya dalam satu kalimat artinya dia sengaja menarik Ibu Mega dan PDI Perjuangan seolah-olah menjadi bagian dari kasus judi online. Ini cuitan jahat, menggiring opini, dan mengandung unsur fitnah," tegas Ronny.

"Akun anonim bebas bicara tanpa tanggung jawab. Kami akan melaporkan fitnah dan tuduhan tidak berdasar ini. Jangan sampai orang-orang tidak jelas, bersembunyi lewat akun anonim dan membuat pernyataan tanpa bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Pihak kepolisian angkat bicara soal rencana pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi sebagai saksi atas kasus judi online yang libatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, pemanggilan beberapa pejabat termasuk Budi Arie masih menunggu hasil penyidikan yang kini sedang berjalan.

"Apakah ada pejabat lain yang diambil keterangan ini masih berproses. Jadi kemungkinan nanti setelah Pilkada kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut," kata Wira kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Wira mengatakan, salah satu yang akan didalami kepolisian saat ini adalah terkait masuknya AK (Adhi Kismanto) sebagai staf ahli di Komdigi.

Padahal, AK tidak lulus seleksi pada CPNS pada akhir tahun 2023, di mana dia mendaftar sebagai calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Komdigi.

"Apakah AK ini yang merupakan staf ahli ditunjuk langsung? Ini kami masih telusuri karena memang dari keterangan AK di kepegawaian, bahwa mereka dari awal mengikuti proses pendaftaran seleksi. Namun ketika itu tidak lolos," ujar dia.

"Sehingga nanti kami akan melakukan pendalaman kenapa dia diberikan porsi, tentunya secara bertahap kami akan melakukan pemeriksaan nantinya sehingga nantinya pada skala sampai dengan tingkat di atasnya, jadi secara bertahap ya, mohon waktu, Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya," dia menandaskan.

Polisi menyelidiki aliran dana kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengalir ke partai politik (parpol).

Bukan tanpa sebab, dua orang dari total 24 tersangka yang ditangkap disebut-sebut memiliki latar belakang politikus. Adapun dua nama itu adalah Zulkarnaen Apriliantony alias Tony Tomang dan Denden Imadudin Soleh.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra tak menampik, proses penyidikan terhadap kasus judi online yang libatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi masih terus dikembangkan.

Dalam hal ini, penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bahkan telah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran dana dari kejahatan tersebut.

"Kita sudah melakukan koordinasi tapi sampai dengan saat ini hasilnya kami masih tunggu, jadi untuk terkait dengan disebutkan tadi kami sudah melakukan pendalaman, sementara masih menunggu hasil dari PPATK maupun instansi terkait lainnya," kata Wira kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Wira menegaskan, Polda Metro Jaya tak bisa sendiri dalam mengusut aliran dana judi online. Di sini, dibutuhkan peran-peran dari instansi lain yang juga berwenang mendalami hal tersebut.

"Karena kami di sini tidak bisa bergerak sendiri, tentunya ini terkait dengan instasi terkait," ujar perwira menengah polisi tersebut.