Percepat Proses Pembayaran Mitra Kerja, Pemerintah Kukar Luncurkan KKPD

Liputan6.com, Jakarta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) resmi diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Acara ini berlangsung di Hotel Mercure, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (30/11/2024).

Penyerahan simbolis KKPD dilakukan sebagai bagian dari prosesi peluncuran oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Sukotjo.

Adapun tujuan KKPD dijelaskan Sukotjo adalah untuk mempercepat proses pembayaran kepada mitra kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini proses pembayaran mereka terhambat oleh terlambatnya pembayaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pak Bupati sangat berharap KKPD ini benar-benar menjadi jawaban bagi UMKM yang selama ini terhambat. KKPD memastikan tidak ada lagi delay waktu penerimaan dana saat bertransaksi dengan OPD,” katanya.

Pastikan UMKM Terima Pembayaran Tepat Waktu

Harapannya, dengan kehadiran KKPD bisa mengatasi masalah keterlambatan pembayaran dan memastikan UMKM bisa menerima pembayaran tepat waktu. Hal ini tentunya dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, KKPD sedang diuji coba di beberapa OPD sebelum diterapkan secara penuh di 59 OPD Kukar.

“Jika sistem uji coba ini berjalan tanpa kendala dan implementasinya memudahkan OPD, maka KKPD akan diberlakukan di seluruh OPD,” tambahnya.

Penerapan KKPD sendiri tak hanya di OPD yang ada di Tenggarong dengan jaringan telekomunikasi memadai saja. Tapi, dipastikan juga ada di kecamatan-kecamatan yang memiliki kendala jaringan, sehingga perlu diatasi agar penerapan KKPD merata di seluruh Kukar.

Transformasi Sistem Keuangan

Sementara itu, Sunggono menekankan bahwa peluncuran KKPD ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 dan mendukung visi Kukar Idaman, terutama melalui Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA).

KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya administrasi, meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi potensi fraud, mempermudah belanja barang/jasa, dan mendukung produk dalam negeri. Program ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Permendagri terkait

“KKPD bukan hanya soal percepatan pembayaran, tapi juga bagian dari transformasi sistem keuangan. Dengan ini, kami ingin memastikan UMKM mendapatkan hak mereka tanpa penundaan, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik,” imbuhnya.

Pemkab Kukar pun berharap dengan adanya KKPD bisa mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan memberikan dukungan bagi UMKM lokal. Program ini adalah bagian dari digitalisasi transaksi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

"Penggunaan KKPD menjadi wujud nyata komitmen Kukar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang terus berkembang," sebutnya.

Berikut 5 tujuan penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD :

1.Meningkatkan efisiensi biaya administrasi;

2.Meningkatkan keamanan transaksi;

3.Mengurangi potensi fraud dalam transaksi tunai;

4.Mempermudah belanja barang/jasa melalui e-payment;

5.Mendukung percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Selain itu, KKPD juga membantu pemerintah mengelola anggaran daerah dengan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Semoga KKPD ini menjadi solusi inovatif yang mendorong percepatan pembangunan daerah serta menguatkan perekonomian melalui pengembangan UMKM," tutupnya.