Tekan Intensitas Hujan, Pemprov Jakarta Kucurkan Rp4 Miliar untuk Modifikasi Cuaca

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana Rp4 miliar untuk melakukan rekayasa atau modifikasi cuaca untuk menekan intensitas hujan. Rekayasa cuaca direncanakan bakal digelar dalam dua tahapan hingga akhir Desember 2024.

"Anggarannya yang tersedia di BPBD saat ini kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Ini nanti kita akan optimalkan sesuai dengan kebutuhan," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).

Teguh menyatakan, dalam melakukan rekayasa cuaca, pihaknya bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca ekstrem sampai akhir 2024.

"Rekayasa cuaca tidak berarti akan menghentikan hujan, tapi paling tidak akan mengurangi intensitas hujan secara signifikan," kata Teguh.

Rekayasa cuaca tahap pertama sudah dimulai sejak 7-9 Desember 2024. Untuk tahap kedua, akan berlangsung sekitar pertengahan Desember 2024.

Kendati dana untuk melakukan rekayasa cuaca tersedia di BPBD Jakarta, Pemprov tetap mempersiapkan dana lainnya berupa biaya tak terduga (BTT). Adapun dana BTT bisa digunakan dengan syarat status darurat.

"Kami juga sedang koordinasi, pastinya dengan BNPB, dengan BMKG, kemudian juga berbagai kementerian lembaga yang terkait. Berapa anggaran diperlukan untuk BTT? kami masih mencermati," kata Teguh.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mempertimbangkan melakukan modifikasi cuaca guna mengantisipasi potensi curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada 6-9 Desember 2024.

"Setelah mencermati paparan BMKG (dalam rapat koordinasi banjir), yang perlu kita laksanakan saat ini adalah rekayasa cuaca," kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Untuk pendanaan langkah antisipasi tersebut, menurut dia, dapat lebih dulu menggunakan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, Pemprov Jakarta juga telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana dan memastikan infrastruktur penanggulangan banjir dapat bekerja optimal.

Teguh juga mengimbau agar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mulai menindaklanjuti potensi penggunaan data biaya tak terduga (BTT) untuk keadaan darurat.

"Tolong kesiapan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lainnya," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengimbau dinas-dinas terkait bersinergi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Kita perlu siapkan koordinasi, siapkan tenaga dan semuanya. Kita tahu BPBD menjadi tumpuan. Karena itu, update data diperlukan, kita harus bisa pantau titik-titik daerah rawan," kata Teguh.