DPRD Sulteng Sayangkan Adanya Aksi Kelompok Masyarakat soal Tenaga Kerja Asing

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng) menyayangkan terjadinya berbagai kelompok masyarakat dalam beberapa minggu terakhir terkait operasional pertambangan PT Citra Palu Minerals (CPM). Pimpinan DPRD Sulawesi Tengah pun menyerap aspirasi masyarakat yang massif unjuk rasa.

Wakil Ketua DPRD Sulteng Aristan menanggapi sejumlah tuntutan masyarakat karena resah masuknya Salim Grup ke PT Bumi Resources Minerals (BRMS) ditambang emas CPM.

Beragam unjuk rasa itu terjadi karena belakangan ini, CPM dalam usahanya didukung kelompok Salim Group yang kurang membawa manfaat ekonomi dan tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Padahal sebelum masuknya kelompok usaha Salim di CPM, unjuk rasa berlarut seperti ini tak pernah terjadi.

Aristan menyampaikan, kehadiran pihak asing dalam pengelolaan tambang CPM, yaitu Macmahon yang dibawa Grup Salim dalam BRMS menafikan pentingnya peningkatan kesejahteraan warga sekitar.

"Warga merasa kecewa karena sebelum Grup Salim masuk, masyarakat lingkar tambang masih bisa mendapatkan penghidupan melalui koperasi yang didirikan untuk mensejahterakan mereka. Namun, sejak koperasi itu dihapuskan, kondisi ekonomi warga semakin terpuruk," ujar Aristan melalui keterangan tertulis, Minggu (16/2/2025).

Karena, lanjut dia, masyarakat mengkhawatirkan juga Macmahon mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) untuk pengerjaan tambang emas di Sulawesi Tengah.

Oleh karena itu, Aristan meminta Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyakatan (IMIPAS) untuk benar-benar memeriksa dokumen visa setiap TKA yang dibawa kontraktor CPM di Poboya itu.

"Kami telah meminta Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memeriksa dokumen visa para TKA Macmahon, apakah sudah sesuai regulasi atau yang berlaku atau tidak," kata dia.

Tentunya, lanjut Aristan, para tenaga kerja asing harus patuh pada aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

"Kita harus pastikan apakah mereka menggunakan visa kerja atau visa turis. Jika terbukti ada pelanggaran, Grup Salim dan BRMS wajib memulangkan TKA tersebut," terang dia.

Masalah ini, menurut Aristan, juga akan menimbulkan dampak sosial berupa terjadinya kecemburuan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tambang emas Poboya.

"Sudah saatnya PT CPM untuk mendengarkan aspirasi warga dan mengambil langkah yang tepat demi menghindari masalah sosial yang lebih besar di masa depan," kata dia.

Diketahui, Presiden Direktur PT Citra Palu Minerals (CPM) Damar Kusumanto menyebut kehadiran Group Salim dalam manajemen bersama Group Bakrie bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kinerja perusahaan.

"Kehadiran Pak Agoes Projosasmito dan beberapa manajemen baru di CPM adalah untuk menyegarkan kegiatan usaha Grup Bakrie. Beliau diminta oleh pimpinan Group Bakrie untuk membawa opportunity baru bagi pengembangan CPM, termasuk opportunity untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti MacMahon," ujar Damar pada Jumat 14 Februari 2025.

Di sisi lain, beragam elemen masyarakat yang berunjuk rasa menyampaikan senada, bahwa jauh sebelum Grup Salim masuk berkolaborasi dalam pengelolaan tambang Peboya, masyarakat lingkar tambang masih bisa mengais rejeki melalui koperasi yang didirikan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan kengototan CPM dengan kontraktornya, Macmahon melakukan eksplorasi di Sungai Pondo.

"Kalangan warga menolak aktivitas penambangan PT Citra Palu Mineral (PT CPM) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Pondo, Poboya, Kota Palu. Mereka menilai kegiatan tersebut merusak lingkungan dan melanggar hukum," jelas Damari.

Sementara itu, Pjs Ketua LMND Sulteng Azis mengatakan, rencana pengalihan Sungai Pondo sepanjang 1.077 meter akan terlaksana maka akan berdampak serius terhadap kerusakan ekologis, dan kehidupan warga Palu.

"Pengunjuk rasa di aksinya juga menyampaikan, ditunjuknya Macmahon, perusahaan asing dari Australia, oleh BRMS sebagai kontraktor dalam pengelolaan tambang emas Poboya semakin mempersulit akses tenaga lokal bisa bekerja di PT CPM," tegas Azis.