Stasiun Karet Mau Ditutup, MTI Sarankan Pemerintah Permudah Akses Pejalan Kaki ke Stasiun BNI City

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah untuk menutup Stasiun Karet, Jakarta Pusat dengan alasan agar konektivitas antarstasiun semakin efektif serta guna mendukung ekosistem kereta bandara menimbulkan pro dan kontra.

Pasalnya, jarak Stasiun Karet ke Stasiun BNI City cukup dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 450 meter.

Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana, tidak menampik keberadaan Stasiun Karet, Stasiun BNI City, dan Sudirman yang terlalu dekat satu sama lain itu memang dilematis.

"Stasiun Karet ini memang dilematis, di satu sisi, keberadaan stasiun Karet-BNI City-Sudirman yang bersebelahan sungguh tidak efektif untuk operasional KRL yang harus berhenti melayani naik turun penumpang di 3 stasiun tersebut," kata Aditya kepada Liputan6.com, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, Stasiun Karet dinilai hanya ideal melayani rangkaian KRL dengan panjang 8-10 kereta. Pasalnya, panjang peron Stasiun Karet terbatas serta dalam kondisi kurang baik karena sempit dan tidak rata.

Penyeberangan pengguna di Stasiun Karet juga terhalang bila ada kereta yang berhenti. Tak hanya itu, posisi stasiun yang dekat dengan perlintasan jalan juga dinilai mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

"Tapi di sisi lain keberadaan stasiun ini strategis karena mempermudah akses ke stasiun dari arah Thamrin City, Jalan Mas Mansyur, Pejompongan dan area sekitarnya sehingga memudahkan mobilitas masyarakat," jelas Aditya.

Oleh karena itu, Aditya menyarankan beberapa hal sebagai alternatif, apabila Stasiun Karet ke depan diputuskan untuk tetap ditutup layanannya. Pemerintah diminta memberikan akses yang nyaman dan nyaman bagi pengguna transportasi dari arah Jalan KH Mas Mansyur untuk menuju Stasiun BNI City.

"Akses koridor itu haruslah aman, nyaman, memiliki kanopi, dengan penerangan yang memadai, dan menggunakan desain yang universal inklusif agar ramah untuk pengguna kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak," kata Aditya.

Pemangku kepentingan (stakeholder) juga harus menyediakan area khusus naik turun penumpang di area bekas bangunan Stasiun Karet.

Lalu, juga harus dipertimbangkan adanya area berhenti angkutan umum agar tidak menimbulkan potensi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di sekitar akses menuju Stasiun BNI City.

Tak hanya itu, jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan desain inklusif untuk menghubungkan sisi barat Jalan KH Mas Mansyur dengan akses ke Stasiun BNI City juga perlu dibangun. Dengan begitu, pengguna KRL dan KA Bandara tidak perlu menyeberang di jalan raya.

Pemerintah, bisa memanfaatkan akses koridor di tepi Kanal Banjir Barat milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai area akses menuju Stasiun BNI City dan area naik turun penumpang. Dia bilang, akses koridor di area itu bakal lebih luas ketimbang menggunakan peron stasiun.

"Lebih penting, mempertimbangkan penghentian layanan Stasiun Karet baru dilakukan ketika sudah tersedia sarana KRL baru dari China ataupun INKA. Hal ini untuk memberikan peningkatan layanan ke masyarakat pengguna KRL dalam hal peningkatan kapasitas kereta dan frekuensi perjalanan KA," kata Aditya.