Pramono Akan Sikat Pungli Usai Dilantik Jadi Gubernur Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung memastikan bakal membersihkan pungutan liar di lapangan jika sudah resmi dilantik. Hal ini merespons warga yang ingin membuat konten di kawasan Blok M, Jakarta diminta membuat izin.

Baru baru ini viral di media sosial seseorang dihampiri saat membuat konten di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan. Dalam video itu, ada seorang pria menanyakan soal izin kepada orang yang hendak membuat konten itu.

"Jadi kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli yang ada di lapangan," kata Pramono di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Pramono menilai, untuk menuju kota global, salah satu yang harus diperbaiki di Jakarta adalah persoalan pungutan liar. Dia memastikan bakal menangani masalah pungli ini agar tidak terjadi lagi.

"Nggak boleh terjadi, karena Jakarta sebagai kota global salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pungutan-pungutan liar seperti itu tidak boleh terjadi. Jadi saya akan, yang seperti itu tentunya kita akan tangani," ucap dia.

Politikus PDIP ini mengatakan, organisasi masyarakat bakal dijadikan mitra pemerintah. Namun, ormas tidak boleh melakukan pungutan liar.

"Jadi ormas akan juga menjadi mitra kami, tetapi mereka tidak boleh melakukan pungutan liar Itu intinya, bahwa mereka harus dipekerjakan, diberikan ruang untuk itu, iya," pungkasnya.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terpilih, Pramono Anung, berencana memberikan subsidi untuk sekolah-sekolah di Jakarta dalam Program Sarapan Gratis usai resmi dilantik sebagai gubernur.

"Jadi pemerintah Jakarta akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Nanti sekolah bekerjasama dengan UMKM setempat," kata Pramono saat menghadiri acara di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Sabtu (11/1/2025).

Pramono menjelaskan bahwa Program Sarapan Gratis ini berbeda dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, program tersebut akan menjadi pelengkap yang memperkuat kebijakan MBG.

Dengan hadirnya Program Sarapan Gratis, diharapkan sekolah-sekolah dapat lebih mandiri dalam mengelola kegiatan, khususnya terkait pembiayaan operasional.

"Karena tujuannya supaya peredaran atau bisnisnya ada di UMKM yang dekat dengan sekolah yang bersangkutan, tidak dimonopoli oleh yang besar-besar. Karena itu (program ini) yang saya inginkan," jelas Pramono, dilansir dari Antara.

Namun, dia belum bisa menyampaikan  anggaran sarapan gratis secara rinci. Yang pasti, program itu sudah dikoordinasikan bersama DPRD DKJ.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com