Diputuskan Presiden Prabowo, Program Cek Kesehatan Gratis Mulai Berjalan 10 Februari

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memutuskan program cek kesehatan gratis akan mulai berjalan pada 10 Februari 2025. Program tersebut akan tersedia di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi di Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Meski begitu, ia menyebut, program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

"Untuk anak-anak usia di bawah enam tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan," katanya.

"Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka masuk sekolah. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS,” jelas Budi.

Dirinya juga mengungkapkan, jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi dan disesuaikan dengan tahapan usia. 

"Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan," ungkap Budi.

"Mungkin yang baru-baru, misalnya screening jiwa, kan dulu kita tak pernah, sekarang screening jiwa mulai anak sekolah, SD sudah kita screening, karena kita lihat hasil survei bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 anak kita punya gangguan anxiety atau depresi, yang wajib jadi itu kita screening juga," imbuhnya.

Budi pun mengatakan, program cek kesehatan gratis meliputi screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan serta kanker paru-paru dan kolorektal bagi laki-laki.

Budi mengungkapkan, program cek kesehatan gratis membutuhkan anggaran yang besar dan hingga saat ini masih dalam proses penyesuaian. Ia menyebut, anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun sebelum mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara.

Akan tetapi, Budi memastikan bahwa kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan.

"Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan, karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak," ujarnya.

(*)