Kapolri: Kerjasama dengan NU Tak Sebatas Kamtibmas, Bisa Juga soal Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Global Terrorism Index menyebut Indonesia masih berada pada peringkat 31 dari 163 negara perihal terorisme. Artinya, terorisme belum hilang dari Bumi Pertiwi.

Meski begitu, menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serangan teror saat ini sudah jauh menurun, kuncinya karena adanya tindak pencegahan yang terus dilakukan, salah satunya bersinergi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Terima kasih, NU menjadi yang paling depan dalam hal ini,” kata Listyo pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (6/2/2025).

Listyo menilai, NU dan Polri bisa bekerja sama di seluruh tingkatan kepengurusan. Sebab, NU memiliki sumber daya dan kepengurusan hingga tingkat desa.

"Ini tentunya akan sangat baik kalau kemudian bisa dikolaborasikan dengan seluruh elemen bangsa, kementerian dan lembaga, termasuk Polri," ujarnya.

Menurut Listyo, kolaborasi NU dan Polri tidak hanya soal membantu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dalam berbagai hal, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuannya, mencapai bonus demografi Indonesia yang membawa lompatan terhadap kemajuan bangsa.

"Harapan kami, NU terus bisa bersatu bersama dengan seluruh elemen khususnya Polri untuk bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia maslahat, bangsa yang kuat, terhormat, dan sejahtera, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur," harap Listyo.

Listyo meyakini, sesuai arahan Presiden Prabowo soal pertumbuhan ekonomi maka stabilitas keamanan nasional menjadi kunci. Sebab dimensi keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonomi.

"Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkas jenderal Polri bintang empat tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan data penindakan terorisme yang dilakukan sejak 2023 hingga akhir 2024.

Dalam pemberantasan terorisme, kata Listyo, Polri selalu mengedepankan preventive strike agar pelaku dapat diamankan sebelum melaksanakan aksinya.

"Langkah ini menghasilkan zero attack sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 dengan total 196 tersangka yang diamankan," kata Listyo dalam keterangannya pada Selasa (31/12/2024).

Listyo mengatakan terorisme dan radikalisme merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh negara. Berdasarkan Survei Global Terrorism Index (GTI) tahun 2024, Indonesia masih tergolong ke dalam negara dengan dampak terorisme menengah (medium impacted) dengan peringkat 31 dari 163 Negara.

"Namun, pencapaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri," ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, Polri terus berupaya untuk menanggulangi terorisme dengan menggunakan soft approach dan hard approach.

Selain itu, Polri juga terus meningkatkan upaya deradikalisasi, sehingga para pelaku teror dan keluarganya dapat terbebas dari ideologi menyimpang.

"Sepanjang tahun 2024, terdapat 8.118 napiter dan keluarganya yang dilakukan deradikalisasi, termasuk pada tanggal 21 Desember 2024 telah dilaksanakan pembubaran kelompok terorisme Jamaah Islamiyah (JI) yang dihadiri oleh 1.315 eks anggota JI di Surakarta, Jawa Tengah," ujar Listyo.

Lebih lanjut Kapolri menerangkan, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap teroris, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri.

"Sampai dengan saat ini, Polri telah menjalin kerja sama dengan 11 kementerian/ lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 kementerian/lembaga dalam negeri," ujar Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan angka kejahatan mengalami penurunan pada 2024. Menurut data, angka penurunan mencapai 4,23 persen dibandingkan 2023.

"Pada pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat kami laporkan bahwa secara umum total kejahatan pada tahun 2024 sebanyak 325.150 perkara atau menurun 14.387 perkara (4,23 persen) dibandingkan tahun 2023 sebesar 339.537 perkara," kata Listyo Sigit Prabowo pada rilis Akhir Tahun 2024 Polri di Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Kapolri mengatakan penurunan kejahatan berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian perkara tahun 2024 sebesar 244.975 perkara atau 75,34 persen.

"Angka tersebut meningkat 1,09 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 74,25 persen," ujar Kapolri.

Listyo menyatakan, penegakan hukum merupakan upaya terakhir dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.

"Sehingga diharapkan Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula," ujar Kapolri.