Survei LSI: Penegakan Hukum di 100 Hari Pemerintahan Prabowo Dinilai Positif

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan survei terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, evaluasi warga terhadap kondisi penegakan hukum nasional saat ini cenderung dinilai positif.

Sebanyak 41.6 persen menilai baik/sangat baik, 30.9 persen menilai sedang, 25.1 persen menilai buruk/sangat buruk, sementara 2.4 persen tidak memberikan jawaban.

"Penilaian masyarakat cenderung baik, saya kira itu satu modal yang baik bagi pemerintahan untuk menjalankan penegakan hukum san pemberantasan korupsi, karena evaluasi positif di awal pemerintahan menunjukkan tingkat harapan dan dukungan terhadap pemerintahan baru untuk menjalankan penegakan hukum," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis daring, Minggu (8/2/2025).

Selain itu, temuan survei juga menyebutkan pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai cenderung positif oleh warga.

"Yang menilai baik/sangat baik 44.9 persen, sementara yang menilai buruk/sangat buruk 26.2 persen, yang menilai sedang 24.4 persen," demikian hasil survei LSI.

Sementara itu terkait kinerja penegak hukum, matoritas warga saat ini percaya dengan Kejaksaan, pengadilan, KPK, dan Polri dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

"Dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan warga sebagai berikut, Kejaksaan Agung 77 persen, Pengadilan 73 persen, KPK 72 persen, dan Polri 71 persen. Dalam pemberantasan korupsi Tingkat kepercayaan tidak banyak berubah meski cenderung lebih rendah, yakni pada Kejaksaan Agung 73 persen, Pengadilan 71 persen, KPK 69 persen, dan Polri 66 persen," demikian kutipan survei.

Adapun survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025. Responden berjumlah 1220 dan diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Sementara margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari kerja lebih tinggi dibandingkan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Di masa awal pemerintahan periode pertama untuk 100 hari ya, terlihat angka untuk Pak Prabowo ini paling tinggi dibandingkan dengan Pak SBY maupun Pak Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, dalam paparan secara daring, Rabu (5/2/2025).

Dia menjabarkan, dalam 100 hari pertama SBY, tercatat Maret 2005 adalah 65 persen tingkat kepuasannya. Sedangkan Jokowi, pada Januari 2015 itu angkanya 50 persen. Sementara, Prabowo pada 100 hari kerja mendapat tingkat kepuasan sebesar 81,4 persen.

Djayadi menjelaskan, angka inflasi juga mempengaruhi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Saat periode SBY dan Jokowi angka inflasi sangat tinggi sementara di era Prabowo rendah.

"Dan kalau dibandingkan di masa sekarang, di survei ini Januari 2025, 100 hari Pak Prabowo, inflasinya menurut data di BI di sekitar 2,6 persen Year on Year (YoY). Jadi ini salah satu yang menjelaskan mengapa tingkat kepuasannya tinggi," jelas dia.

Lebih lanjut, Djayadi menyebut, tingginya angka kepuasan terhadap Prabowo menjadi modal besar bagi pemerintahannya untuk mendapat respon baik dari masyarakat dalam menjalankan program-program pemerintahan.

"Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa pak Prabowo seharusnya punya modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dua Presiden sebelumnya untuk memulai pemerintahannya. Tapi sekaligus juga kita bisa mengatakan seperti saya bilang, harapan masyarakat itu sangat tinggi kepada Presiden Prabowo untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan masyarakat," imbuhnya.