BKSAP DPR RI dan Komite Parlemen Uni Eropa Bahas Penyelesaian Indonesia-EU CEPA

Liputan6.com, Jakarta Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI yang terdiri dari Mardani Ali Sera, Ravindra Airlangga, Bramantyo Suwondo, dan Jazuli Juwaini melakukan rangkaian pertemuan dengan beberapa pimpinan komite parlemen di Uni Eropa.

Rangkaian pertemuan merupakan salah satu kegiatan memenuhi undangan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, Prancis, Selasa (11/2/2025). Dalam pertemuan didampingi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Belgia Andri Hadi.

Rombongan BKSAP bertemu dengan Wakil Ketua Komite Perdagangan Internasional Uni Eropa Luliu Winkler. 

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendorong percepatan perjanjian Indonesian- European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU CEPA). Teks perjanjian yang disepakati telah mencapai sekitar 80 persen.

Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menyatakan, perjanjian tersebut berpotensi meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia Uni Eropa sekitar 2 miliar dollar Amerika Serikat (AS). 

"Pertemuan turut membahas kebijakan ReFuel Aviation Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan penggunaan sustainable aviation fuel (SAF) di sektor transportasi udara. Namun, penggunaan biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) dikecualikan dalam pemenuhan syarat SAF," kata dia dalam keterangannya.

Di sisi lain, biofuel yang berasal dari PFAD sudah diakui International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai bahan baku SAF. Oleh karenanya, BKSAP meminta biofuel dari minyak nabati Indonesia bisa diterima di pasar aviasi sebagai sumber bahan baku berkelanjutan. 

Pada pertemuan berikutnya, BKSAP berdiskusi dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa David Mcallister. Kemudian, BKSAP bertemu dengan Ketua Relasi ASEAN Wouter Beke. Dalam pertemuan ini, para pihak menyepakati pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. 

Kedua pihak juga mempertegas pentingnya menjaga rules based order (RBO) dalam tatanan hubungan antarnegara.

Salah satu masalah yang dibahas adalah sengketa maritim terkait dengan nine dash line atau sembilan garis pengakuan wilayah laut China di kawasan Laut China Selatan. Kedua pihak sepakat masalah itu dapat diselesaikan sesuai mekanisme United Nations on Law of the Sea (UNCLOS) dan five point consensus Myanmar harus dilaksanakan.

Pada pertemuan terakhir, BKSAP bertemu dengan Wakil Presiden Parlemen Eropa Martin Housik. Dalam pertemuan itu, perwakilan Indonesia/Uni Eropa menyampaikan keyakinannya bahwa proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia dapat berjalan dengan lancar.