Kades Kohod Arsin Pasrah Jadi Tersangka Pemalsuan SGHB dan SHM Pagar Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Desa (Kades) Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut oleh Bareskrim Mabes Polri.

Tak sendiri, Arsin juga ditersangkakan bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, serta dua orang lainnya berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

"Kami baru tahu beberapa saat sebelumnya, Bareskrim sudah menyampaikan itu ya, dalam konferensi pers. Terus bagaimana?" ungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat dikonfirmasi pada Rabu, (18/2/2025).

Yunihar mengatakan kliennya hanya bisa menghormati proses penyelidikan hingga penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Ia juga mengakui adanya bukti yang sudah dikantongi penyidik ketika Arsin diperiksa beberapa hari lalu.

"Setidaknya unsur-unsur dalam penetapan tersangka itu sudah terpenuhi dengan minimal dua bukti, mungkin hal itu sudah diperoleh oleh penyidik pada saat pemeriksaan klien kami maupun saksi-saksi yang lain," ucap Yunihar.

"Nah tentu dengan penetapan ini, ya sejauh ini sepanjang tadi kami berkomunikasi dengan klien, tentunya beliau menerima. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak beliau diatur oleh UU, tentunya itu akan dipertimbangkan untuk proses-proses berikutnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Arsin akan bersikap kooperatif sebagaimana pada pemeriksaan sebelumnya. Ia juga akan memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka, meskipun dengan izin sehari karena kondisi kesehatan.

"Nanti dalam proses yang dilakukan oleh PH, beliau hadir walaupun ada izin sehari karena memang kondisi fisik dan kesehatan, tapi tetap kooperatif," pungkasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara yang turut dihadiri pihak eksternal, pada Selasa (18/2).

Kami telah menetapkan 4 tersangka, saudara A sebagai Kades Kohod, ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Djuhandhani menyebutkan, dalam kasus ini, Kades Kohod Arsin selaku terlapor membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat palsu itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Penyidik telah memeriksa 44 orang sebagai saksi dan menggeledah tiga lokasi: Kantor Desa, rumah Kades Kohod Arsin, dan rumah Sekdes Kohod. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan, ungkap Djuhandhani dalam konferensi pers, Rabu (12/2).

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses administrasi pertanahan. Bareskrim Polri terus melakukan proses penyidikan untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan para tersangka dan menjerat mereka sesuai hukum yang berlaku.

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk proyek pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Tak sendiri, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga orang lainnya yakni Sekretaris Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten berinisial UK, kemudian dua orang penerima kuasa berinisial SP dan CE.

Meskipun sudah menyandang status tersangka, Kades Kohod Arsin juga belum ditahan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro ungkap alasannya. Menurut dia, hingga kini proses penyidikan masih terus berjalan.

Dia menyebut, pihaknya fokus pada penyelesaian administrasi penyidikan sebelum memanggil para tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kan baru saja penetapan tersangka. Tentu saja tadi kita sampaikan, segera melengkapi administrasi penyidikan kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu kan by process ya," kata dia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dia memastikan, penahanan para tersangka akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Jadi tersangka, gelar tersangkanya baru hari ini, kalau kemarin saya tahan. Penyidik salah bukan? Nah kita profesional di situ," ucap dia.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk proyek pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. 

Di mana, salah satu tersangka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

Terkait status tersebut, kuasa hukumnya, Yunihar, mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait penetapan tersangka kliennya.

"Ya belum (surat resmi), karena memang informasi penetapan saja kami peroleh dari teman-teman media. Secara resmi belum ada pemberitahuan kepada kami," kata dia, Selasa (18/2/2025).

Yunihar pun mengaku, Kades Kohod, Arsin sudah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dia dan kliennya sempat berkomunikasi sesaat setelah penetapan tersebut dilakukan.

"Beberapa waktu lalu sebelum mba telepon, kami sudah kordinasi. Ya sudah tahu dari medis, kami juga memberi tahu beliau dan memastikan betul dari media tersebut," jelas dia.

Meski begitu, Yunihar mengaku, pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum lanjutan. Selama itu untuk kepentingan pembelaan kliennya, akan dilakukan secepat mungkin.

"Kalau upaya, tentukan upaya-upaya yang akan dilakukan sesuai diatur Undang-undang," kata dia.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk proyek pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menerangkan, empat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Salah satu tersangka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

"Seluruh penyidik dengan peserta gelar telah sepakat menentukan empat tersangka terkait masalah pemalsuan dimana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah," kata dia kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Selain Arsin, Djuhandhani mengungkapkan, tiga tersangka lainnya adalah Sekretaris Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten berinisial UK, kemudian dua orang penerima kuasa berinisial SP dan CE.