Kapolri Targetkan Pembangunan 100 Ribu Rumah Subsidi Polri di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin peletakan batu pertama program perumahan subsidi bagi anggota dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri di Ayyasa Presisi Residence, Karawang, Jawa Barat pada Selasa, 4 Maret 2025. Targetnya, akan ada 100 ribu rumah subsidi yang dibangun sepanjang tahun 2025 ini.

"Alhamdulillah hari ini kita semuanya berkumpul untuk bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kebijakanan Bapak Presiden. Di satu sisi perumahan tentunya kebutuhan mendasar, menjadi salah satu harapan personel-personel Polri," tutur Listyo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Listyo merinci, untuk tahap pertama dilakukan pembangunan 14.500 rumah, hingga nantinya memenuhi target dalam periode 2025 mencapai 100 ribu unit.

"Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah. Karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

"Harapan kita, program ini berjalan engan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah," sambungnya.

Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara turut berterima kasih kepada Kapolri atas dukungannya membantu program 3 juta rumah subsidi.

"Terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini," ujar Ara.

"Kita biasanya tahunya karpet merah buat investor, pemerintahan Prabowo ini karpet merah buat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang secara umum penghasilannya Rp8 juta ke bawah," lanjut dia.

Ara memastikan, pemerintah akan menggelar program gratis PPN bagi rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar.

"Apa yang diberikan pemerintahan Presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis," Ara menandaskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyampaikan laporan terkait program KPR subsidi yang sedang berjalan selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2024. 

“Realisasi KPR subsidi periode 20 Oktober 2024 sampai 5 Januari 2024. Jadi 20 Oktober kenapa? Pada saat Presiden Prabowo dilantik baru sampai 5 Januari. Ya nanti hari Rabu saya update datanya, kenapa? Karena 3 bulan Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, berarti sampai 20 Januari itu 3 bulan,” kata Maruarar dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dalam laporannya, Menyeri yang akrab di sapa Ara ini mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Secara keseluruhan, terdapat 10.731 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan. 

Sementara itu, ada sekitar 8.445 unit rumah yang sudah selesai dibangun namun belum melalui akad kredit. Akad sendiri adalah tahap di mana pembeli dan bank menyelesaikan transaksi pembayaran untuk memperoleh rumah subsidi. 

Untuk unit yang sudah mendapat persetujuan kredit dari bank tetapi belum melakukan akad, angkanya mencapai 11.355 unit. Adapun unit yang telah berhasil melalui proses akad hingga saat ini tercatat sebanyak 14 unit rumah.

“Saya jelaskan ya, ready stock itu bangunannya sudah selesai, tapi belum akad. Belum akad itu belum transaksi dengan pembeli, dengan rakyat. Persetujuan kredit, dari bank sudah setuju, artinya fisiknya sudah ya kalau persetujuan kredit, tapi belum akad itu 11.355. Yang sudah sempurna akad 14 (unit),” jelasnya.

Disisi lain, realisasi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah dibangun dan diakad mencapai 34.420 unit, sementara akad KPR Tapera Khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) mencapai 1.384 unit. Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2024 mencapai 66.349 unit.

“Realisasi KPR Sejahtera FLPP sudah dibangun dan akad 34.420. Akad KPR Tapera Khusus PNS sudah dibangun dan akad 1.384. Jadi total sampai 5 Januari sebanyak 66.349 (unit rumah),” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ara juga menyampaikan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai target rumah subsidi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan program ini tepat sasaran. 

Menteri Ara temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Maruarar mengakui adanya kasus di mana bantuan sosial atau rumah subsidi justru diterima oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak, seperti mereka yang memiliki mobil atau memiliki penghasilan yang cukup.

“Contohnya, ya kita jujur aja, kadang bansos, orang yang kaya dapat. Betul nggak, begitu ya? Orang yang punya mobil dapat. Nah itu kita harus perbaiki. Bagaimana tempat sasaran? Itu tantangan kami ke depan. Ya, Ibu Dirjen juga itu tantangannya ke depan. Bagaimana tempat sasaran?,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, sering kali ada perbedaan kualitas antara rumah yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab dengan yang tidak.

“(Tantangan) kedua adalah,bagaimana mendapatkan developer yang bertanggung jawab? Kenapa? Rakyat itu bangunnya, bayarnya sama. Tapi dia bakal sial kalau dapat developer yang nggak bertanggung jawab,” ujar Ara.