Politisi PDIP Sebut Bandara Buleleng Akan Memperberat Bali yang Overtourism

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu mengaku khawatir dengan kondisi Bali yang dapat dikategorikan overtourism atau kelebihan kunjungan turis. Kondisi ini akan lebih mengkhawatirkan jika pemerintah membangun Bandara Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng, untuk melayani penerbangan low cost carrier (LCC).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2024 mencapai 6,3 juta kunjungan, naik dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,2 juta kunjungan.

"Ketika Bali sudah overtourism, sudah tidak sesuai dengan Tri Hita Karana, sampah dan kemacetan menjadi persoalan, lalu masalah sosial lainnya, kenapa harus ada bandara dengan tujuan penerbangan low cost carrier yang akan mendatangkan lebih banyak lagi turis-turis yang tidak kita harapkan? Turis yang tidak membawa dampak ekonomi,” ungkap Bane, dalam rapat Panja RUU Kepariwisataan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, indikasi overtourism di Bali salah satunya nampak dari jumlah kendaraan bermotor yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk Bali.

Berdasarkan data Dishub Provinsi Bali, pada 2022 jumlah penduduk Bali mencapai 4,3 juta jiwa, sedangkan jumlah kendaraan bermotor di Pulau Dewata mencapai 4,7 juta unit. Belum lagi dampak sosial yang semakin sering terdengar, mengenai wisatawan mancanegara yang berulah, mengganggu ketertiban, bahkan berbuat kriminal di Pulau Dewata.

Menurut Bane, pariwisata Indonesia, termasuk Bali, harus dibuat lebih berkualitas. Salah satu jalannya adalah melalui RUU tentang Kepariwisataan yang saat ini tengah digodok di parlemen. 

“Untuk mengatasi over tourism ini, bisa juga melalui pengenaan pajak pariwisata sehingga turis yang datang adalah turis berkualitas. Pajak pariwisata ini bisa juga digunakan untuk promosi, perbaikan fasilitas, dan lain sebagainya,” ujar Bane.

“Pada prinsipnya kita sepakati bahwa RUU Kepariwisataan harus membawa dampak positif pada pariwisata yang berkualitas dan berdampak ekonomi pada Indonesia,” pungkas Bane.

Seperti diketahui, Pembangunan bandara yang direncanakan di Kubutambahan, Buleleng, melalui reklamasi laut ini, sempat masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) namun kemudian dicoret.

Kini, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kajian mendalam untuk memastikan kelayakan proyek tersebut. Klaim prioritas proyek ini perlu dilihat secara kritis, mengingat proses kajian yang masih berlangsung. Proyek ini menjanjikan dampak ekonomi yang signifikan, diproyeksikan menciptakan 200.000 lapangan kerja dan menyeimbangkan perekonomian Bali.