Wamendagri Bima Arya Pastikan Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar Usai Lebaran 2025, di Mana?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan retret atau pembekalan kepala daerah terpilih gelombang kedua akan segera dilakukan usai Lebaran 2025.

Dia mengatakan lokasi retret bisa dilakukan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, seperti retret gelombang pertama.

Namun, Wamendagri Bima Arya membuka opsi retret kepala daerah gelombang kedua digelar di tempat lain. Sebab, kata dia, jumlah kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua tak sebanyak gelombang pertama.

"Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran. Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," ujar Bima Arya kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).

Menurut dia, konsep retret kepala daerah gelombang kedua akan menyesuaikan sesuai jumlah peserta. Bima Arya menekankan retret tetap dilakukan untuk menyamakan frekuensi program prioritas pemerintah pusat.

"Konsepnya pun menyesuaikan. Tapi kita ingin tetap pembakalan itu sesegera mungkin. Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembakalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," kata Bima Arya.

Adapun peserta retret gelombang kedua merupakan kepala daerah yang masih memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat retret gelombang pertama dilaksanakan pada Februari 2025.

Bima menuturkan, akan ada retret gelombang ketiga untuk kepala daerah yang menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU).

"Oh iya nanti. Setelah PSU ada (retret) lagi. Tapi kan itu di ujung karena waktunya belum pasti. Kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai," jelas Bima Arya.

Sebelumnya, Retret kepala daerah gelombang pertama di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, rampung dilaksanakan pada Jumat 28 Februari 2025.

Sebanyak 494 dari 503 orang kepala daerah yang dijadwalkan hadir mengikuti pembekalan tersebut.

Pembekalan itu menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Retret diharapkan dapat membangun ikatan emosional serta mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian 26 dari 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian. Dari jumlah itu, sebanyak 24 daerah di antaranya dikabulkan dengan amar putusan memerintahkan KPU setempat melaksanakan PSU.

MK memerintahkan PSU baik di seluruh maupun sebagian tempat pemungutan suara dengan batas waktu yang beragam, yakni 30 hingga 180 hari sejak putusan diucapkan pada 24 Februari 2025.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan mudik Lebaran 2025. Menurut dia, mudik tahun ini terasa lebih nyaman.

"Mudik tahun ini rasanya lebih lancar ya," kata Bima Arya, Rabu (2/4/2025).

Menurut dia, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan rekayasa lalu lintas yang disiapkan kepolisian memberikan dampak yang luar biasa terhadap pergerakan pemudik, sehingga kendaraan mengalir dengan lancar.

"Karena WFA ini kelihatannya efektif, jadi mudiknya bertahap. Kemudian teman-teman kepolisian membuat rekayasa lalin yang inovatif juga," ujar dia.

Bima juga mengapresiasi koordinasi yang terbangun antar pimpinan daerah. Karena itu, dia menilai kinerja semua pihak dalam mempersiapkan mudik ini patut mendapat ancungan jempol.

"Jadi teman-teman kepala daerah juga kerjanya bagus ya, koordinasinya. Jadi kita apresiasi," tandas dia.