PAN: Tak Ada Bargaining Patrialis Akbar Jadi Hakim Konstitusi

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto membantah isu adanya bargaining politik dalam penunjukkan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengangkatan ini juga tidak ada kaitannya dengan pencopotan Patrialis dari kursi Menkumham yang digantikan oleh Amir Syamsuddin yang merupakan kader Partai Demokrat pada tahun 2011 yang lalu. Meski ada yang menilai Patrialis tidak mumpuni, namun menurutnya Patrialis berkompeten di bidang itu.

"Kalau Pak Patrialis tidak memumpuni di bidang itu bisa dikatakan demikian. Tapi Pak Patrialis sangat berkompeten di bidang itu. Tapi setahu saya tidak ada bargaining begitu. Dan memang tidak ada," tegas Tjatur di Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Tjatur yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan pihaknya sangat menghargai statemen Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mengkritik penunjukkan itu. Menurutnya itu bagian dari kritik yang membangun kultur demokrasi di Indonesia.

Patrialis Keluar PAN

Tjatur juga menegaskan Patrialis Akbar bukan lagi kader PAN. Sebab, sejak keputusan SBY mencopotnya dari kursi Menteri Hukum dan HAM pada 2011, Patrialis telah resmi keluar dari PAN.

"Dia kan sudah tidak di PAN lagi. Dia kan jadi Komisaris Utama Bukit Asam, jadi komisaris BUMN itu kan bukan orang partai dan dia harus keluar dari partai. Pak Patrialis sudah lama tidak di PAN lagi. Jadi Pak Patrialis itu mewakili pemerintah, bukan partai," tegas Tjatur. (Adi/Eks)