Anggota Komisi VII DPR Bidang Energi dan Mineral, Markum Singodimejo mempertanyakan rencana pembangunan hotel di kawasan Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. Sebab, menurut dia, luas lahan untuk membangun hotel tersebut lebih besar daripada luas lahan ruang terbuka hijau (RPH) di area itu.
"Ingin bangun hotel atau RPH? Karena yang saya lihat luas lahan untuk hotelnya lebih banyak?" tanya Markum saat kunjungan kerja Komisi VII ke Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013).
Ia khawatir dengan adanya pembangunan hotel tersebut, rakyat merasa ditipu. Sebab, selama ini alasan mereka diminta meninggalkan lokasi hunian di Waduk Ria Rio karena untuk normalisasi fungsi waduk dan penambahan RPH. Jika ternyata nantinya yang mendominasi adalah sebuah hotel mewah, warga bisa saja melakukan protes.
"Nanti gembar-gembor waduk yang dibangun ternyata yang berdiri hotel, bagaimana? Jangan sampai warga merasa dibohongi. Jangan sampai niat baik gubernur jadi tidak sesuai," kata Markum.
Begitu juga dengan dana Rp 800 miliar yang dianggarkan untuk proyek pembangunan hotel di kawasan Waduk Ria Rio dinilainya terlalu besar. "Itu murni APBD atau swasta? Kalau swasta, Pemprov pasti dapat kompensasi kan?" ujarnya.
Sebanyak 14 anggota rombongan Komisi VII menyempatkan diri mengunjungi beberapa pilot project Jokowi, seperti Taman Kota, resapan air serta Waduk Ria Rio. Serta, membicarakan tentang persoalan krisis air minum di DKI. (Mut)
"Ingin bangun hotel atau RPH? Karena yang saya lihat luas lahan untuk hotelnya lebih banyak?" tanya Markum saat kunjungan kerja Komisi VII ke Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10/2013).
Ia khawatir dengan adanya pembangunan hotel tersebut, rakyat merasa ditipu. Sebab, selama ini alasan mereka diminta meninggalkan lokasi hunian di Waduk Ria Rio karena untuk normalisasi fungsi waduk dan penambahan RPH. Jika ternyata nantinya yang mendominasi adalah sebuah hotel mewah, warga bisa saja melakukan protes.
"Nanti gembar-gembor waduk yang dibangun ternyata yang berdiri hotel, bagaimana? Jangan sampai warga merasa dibohongi. Jangan sampai niat baik gubernur jadi tidak sesuai," kata Markum.
Begitu juga dengan dana Rp 800 miliar yang dianggarkan untuk proyek pembangunan hotel di kawasan Waduk Ria Rio dinilainya terlalu besar. "Itu murni APBD atau swasta? Kalau swasta, Pemprov pasti dapat kompensasi kan?" ujarnya.
Sebanyak 14 anggota rombongan Komisi VII menyempatkan diri mengunjungi beberapa pilot project Jokowi, seperti Taman Kota, resapan air serta Waduk Ria Rio. Serta, membicarakan tentang persoalan krisis air minum di DKI. (Mut)