BPKP Temukan `Anggaran Siluman` Rp 1,47 Triliun di APBD DKI 2012

"Anggaran siluman ini tidak sesuai dengan prosedur pembahasan anggaran. Ujug-ujug muncul."

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 30 Okt 2013, 11:08 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2013, 11:08 WIB
dana-siluman130219b.jpg
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 'anggaran siluman' Pemprov DKI mencapai Rp 2,08 triliun. Angka itu didapatkan dari hasil audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012.

Anggaran siluman tersebut ditemukan di 4 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

"Ternyata hasil pemeriksaan di 4 SKPD itu dalam APBD Penetapan 2012, kami menemukan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba atau istilahnya anggaran siluman Rp 1,068 triliun. Lalu nambah lagi dari 4 SKPD ini sebanyak Rp 395 miliar," kata Kepala BPKP Mardiasmo dalam acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta di Balaikota  Jakarta, Rabu (30/10/2013).

BPKP juga menelusuri anggaran dalam APBD DKI Perubahan 2012 dan ternyata juga ditemukan anggaran siluman sebesar Rp 8,32 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sosial dan hibah terhadap 191 penerima yang ternyata tidak ada. Diduga ada koordinator yang mengkoordinir penerima bansos dan hibah dari DKI serta mendapat bayaran dari pencairan anggaran bansos dan hibah tersebut.

"Istilahnya kegiatan baru yang muncul dalam anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran siluman ini tidak sesuai dengan prosedur pembahasan anggaran. Ujug-ujug muncul. Jumlah tidak kecil lho, muncul tanpa melalui prosedur normal. Yang jadi pertanyaannya, ini masukan siapa sehingga ada anggaran siluman," ujar Mardiasmo.

Agar 'permainan' tersebut tidak terulang lagi dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI di tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI harus segera menerapkan e-budgeting. Sehingga, diharapkan keberadaan anggaran siluman dapat dihilangkan.

"Saya mengingatkan saja dalam penyusunan hingga penetapan APBD Penetapan dan APBD Perubahan sangat rawan. Meski sudah disahkan, bisa saja didalammya tiba-tiba muncul anggaran siluman. Saya minta ini segera dicermati dan segera terapkan e-budgetting," kata Mardiasmo. (Eks/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya