SBY Disadap Australia, Soeripto PKS: Mestinya AS yang Ditegur

Permintaan pemerintah Indonesia agar Australia memohon maaf terkait penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia dinilai salah alamat. Hal itu, menurut politisi PKS Soeripto, lantaran Australia melakukannya berdasarkan perintah dari Amerika Serikat.

"Sepengetahuan saya yang memberikan order kepada Australia itu Amerika. Jadi menurut saya salah alamat kalau kita protes, minta pertanggungjawaban Australia. Mestinya, Amerika yang mesti diusut dan kalau perlu ditegur," ujar Soeripto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Menurut Soeripto, langkah diplomasi yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia terkait sikap negara tetangga yang telah mencederai hubungan bilateral tersebut adalah memberi peringatan yang tegas.

"Yang kedua, jika ternyata masih melakukan penyadapan kalau perlu hubungan kita dengan Amerika di-stop dulu. Menurut saya Amerika dulu kemudian baru Australia. Tapi sebetulnya faktor utamanya kepada Amerika," katanya.

Saat ini, lanjut mantan agen intelijen nonorganik dari BAKIN itu, teknologi yang dimiliki Indonesia belum sebanding dengan Amerika, sehingga kelemahan inilah yang membuat pemerintah tak bisa membalas 'serangan' teknologi tersebut.

"Kalau kita punya teknologi yang lebih canggih tentu kita bisa melakukan counter. Tapi kalau kita tidak punya tetap saja kita jadi korban sadapan," demikian Soeripto.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dirinya akan mengirim surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan.

"Malam ini insya Allah saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Surat resmi saya yang sudah kita persiapkan untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu," ujar SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, siang ini. (Riz/Mut)