SBY: Tidak Boleh Ada yang Merasa Superior

Indonesia ibarat kapal besar yang berlayar tanpa haluan. Presiden SBY pun menyatakan perlunya suatu haluan untuk menjadi penentu akan dibawa ke mana Indonesia pada masa mendatang.

Dalam penentuan haluan itu, sebagai presiden yang menjabat selama 2 periode, SBY memiliki perspektif sendiri tentang bagaimana langkah-langkah yang harus diambil sebelum menetapkan haluan negara. Ada 13 perspektif SBY tentang haluan negara.

"Pertanyaan kunci pertama, Kalau mau memperbaiki dan tata kembali negara ini, mana yang kita pilih, sistem presidensial atau parlementer," ujar SBY di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

SBY menjelaskan, untuk menentukan haluan negara harus ditetapkan dahulu apa sistem pemerintahan di Indonesia. Harus bisa dibedakan antara presidensial dan parlementer. "Bila dicampur aduk, malah sulit," katanya.

Kedua, terkait check and balances. Menurut SBY, tiap instansi pemerintah yang terbagi dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif haruslah memiliki kedudukan yang setara dan saling meningkatkan satu dengan yang lain.

"Eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun elemen lembaga lain, tidak boleh ada yang merasa superior dan anggap yang lain kurang penting," ungkap SBY.

Ketiga, sebelum haluan negara ditetapkan hubungan pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dengan harmonis. SBY menceritakan saat dirinya menerima gubernur dan walikota se-Indonesia selama 4 jam di Istana Bogor kemarin. Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menyampaikan uneg-uneg dan harapan.

"Para gubernur ingin dapatkan kewenangan yang lebih, tapi walikota dan bupati juga begitu. Tidak perlu yang penting dalam konteks otonomi daerah, tapi ada pembagian wewenang yang adil dan tepat, mana provinsi, pusat, dan kabupaten/kota," tutur SBY.

Perspektif keempat adalah hubungan pemerintah pusat dan masyarakat. SBY menjelaskan dirinya tidak ingin pemerintah menjalankan tonggak pemerintahan secara otoriter. Suami Kristiani Herrawati itu mengaku mau memberi ruang peran yang luas pada rakyat.

"Dengan demikian lebih sehat dan rule of law yang ditegakkan. Bukan tangan yang mendisiplinkan, tapi satu harmoni," ucapnya.

Keenam, SBY menyoroti kebijakan ekonomi seperti apa yang dianut Indonesia. Namun, SBY menegaskan sistem ekonomi tidak menganut kapitalisme yang fundamental. "Ketujuh, hubungan internasional apa yang kita anut? Bung Karno dan Bung Hatta sudah memberi contoh politik luar negeri bebas aktif. Zero enemies, million friends."

Kedelapan, bagaimana sistem pemilu memikirkan rakyat agar bisa memilih tanpa tekanan dan meminimalisir money politics. Kesembilan, terkait sistem dan kebijakan keuangan negara akan seperti apa.

"Sepuluh, bagaimana membangun harmonisasi dalam masyarakat yang majemuk sehingga tidak ada lagi kekerasan komunal. Kesebelas, bagaimana stabilitas politik bisa tetap dijaga dalam multipartai. Keduabelas, bagaimana kepatuhan politik dapat diperkokoh agar tidak terjadi tindakan anarkis," papar SBY.

Terakhir, SBY menekankan bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi. "Korupsi, tantangan utama dan berat, tapi nggak perlu kecil hati. Memberantas korupsi masih ada korupsi. Yang penting jangan pernah berhenti terus menerus kita bikin sistem kita makin bersih," tandas SBY. (Mut/Sss)