Kaleidoskop Politik 2013: Suhu Memanas Jelang Pemilu

Setahun menjelang Pemilu 2014, suhu politik saat 2013 sudah memanas. Saling serang dan sindir-menyindir antarpolitisi meramaikan perpolitikan tanah air.

Sejumlah tokoh ada yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal pasangan calon pada Pilpres 2014. Namun ada juga yang masih malu-malu kucing dengan hanya cek ombak.

Tim Liputan6.com pun memotret sejumlah peristiwa politik paling populer yang terjadi sepanjang 2013. Berikut rangkuman 'Kaleidoskop Politik 2013':

Januari 2013

10 Parpol Pilihan KPU

Tahun politik 2013 langsung dipanaskan awal tahun dengan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014. Sebanyak 10 parpol yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum memilih nomor urutnya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada 14 Januari.

Pengambilan secarik kertas yang disimpan dalam kotak kaca dilakukan langsung oleh ketua umum dan sekretaris jenderal setiap parpol. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang penetapan nomor urut parpol, diputuskan urutan 10 parpol peserta pemilu yaitu:

01. Partai Nasdem
02. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
03. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
04. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
05. Partai Golongan Karya (Golkar)
06. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
07. Partai Demokrat
08. Partai Amanat Nasional (PAN)
09. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Hary Tanoe, dari Nasdem ke Hanura

Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari Partai Nasdem. Dalam sebuah jumpa pers di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, 21 Januari, Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem ini menyatakan keluar karena punya perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem Surya Paloh.

"Secara organisasi kami beda pendapat, saya kira itu wajar. Tapi kami sepakat untuk tetap berkawan," ujarnya. Namun, tak sedikit yang menilai keluarnya Hary Tanoe karena Surya Paloh memaksakan diri menjadi Ketua Umum Partai Nasdem. Namun, Surya Paloh menyebut keluarnya Hary Tanoe sebagai hal yang wajar.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, sejumlah partai politik menyatakan membuka pintu bagi masuknya Hary Tanoe. Tak kurang dari Partai Hanura, Gerindra, Golkar, Demokrat hingga PKB berusaha merayu. Namun, Hary Tanoe akhirnya memutuskan bergabung dengan Hanura yang kemudian menjadi cawapres partai itu mendampingi capres Wiranto.

Februari 2013

SBY Ambil Alih Demokrat, Anas Tamat

Kabar mengejutkan datang dari Partai Demokrat. Majelis Tinggi PD yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kewenangan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. "Fraksi Demokrat beserta DPD dan DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Tinggi partai," kata SBY saat menyebutkan 8 butir penyelamatan Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 8 Februari.

Sementara posisi Anas Urbaningrum masih sebagai Ketua Umum, tetapi Anas dipersilakan untuk fokus pada kasusnya yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, sehari setelah itu Anas menegaskan dia masih tetap sebagai Ketum Demokrat dan tidak ada istilah nonaktif.

Sayang, semua ketegasan itu hilang ketika KPK menetapkan Anas sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dugaan korupsi Hambalang. Selang sehari setelah penetapan tersangka, bertempat di Kantor DPP Demokrat, 23 Februari, Anas menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

LHI Ditahan KPK, Anis Pimpin PKS

Partai Keadilan Sejahtera resmi memiliki Presiden baru. Majelis Syuro PKS menunjuk Anis Matta yang sebelumnya duduk sebagai Sekjen PKS menggantikan posisi Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus suap impor daging sapi. Saat Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin menyebutkan nama Anis di Kantor DPP PKS, 1 Februari, para kader partai itu langsung meneriakkan takbir.

Anis Matta dalam pidato pertamanya setelah diangkat menegaskan, penahanan dan penetapan LHI sebagai tersangka merupakan konspirasi besar. "Yang dihadapi PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai ini," kata Anis.

Anis juga mengajak kader PKS untuk melakukan pembenahan yang didahului dengan bertobat. "Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui, tapi kita pasti bisa melewatinya. Kita akan mengubah cobaan ini jadi karunia," tegas Anis.

Nikah Kilat, Bupati Aceng Dipecat Presiden

Kepemimpinan Aceng HM Fikri di Kabupaten Garut berakhir sudah. Aceng terdepak lantaran surat rekomendasi pemberhentian telah ditandatangani Presiden SBY pada 20 Februari. Karier Aceng berakhir setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DPRD Garut untuk memecat Aceng HM Fikri dari jabatannya sebagai Bupati gara-gara kasus nikah kilat dengan gadis belia Fani Oktora (18).

Menurut majelis hakim MA, posisi Aceng sebagai bupati tidak dapat dipisahkan (dikotomi). Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadinya. Berdasarkan rekomendasi MA tersebut, DPRD Kabupaten Garut secara resmi melengserkan Aceng. Namun, penetapan putusan pemberhentian Aceng tetap berada di tangan Presiden SBY.

Usai surat pemecatan itu ditandatangani Presiden, Aceng menghilang. Dia tak ada di Kantor Bupati Garut, rumah dinas, maupun di rumah pribadinya. Dia juga tak terlihat memimpin apel pagi di kantornya keesokan harinya. Saat menampakkan diri, Aceng tak banyak berkomentar dan mengaku pasrah.

Maret 2013

SBY Jadi Ketum Demokrat

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat mengangkat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Kongres di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 31 Maret juga memberhentikan Anas sebagai ketua umum setelah dia mengundurkan diri usai ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi Hambalang.

Dalam sambutannya, SBY mengatakan keterpilihan dirinya adalah takdir, karena dirinya tak pernah menginginkan itu. Namun, dirinya siap diserang dan dikritik atas jabatan barunya tersebut demi masa depan Demokrat. Dia juga mengatakan tugasnya sebagai presiden tak akan terganggu dan untuk membantunya sehari-hari, akan segera ditunjuk Ketua Harian PD, Ketua Harian Dewan Pembina, dan Wakil Ketua Majelis Tinggi.

Benar saja, jabatan baru SBY ini langsung mendapat tanggapan negatif. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, misalnya, mengaku menyesalkan sikap SBY. Sementara tokoh parpol dari Hanura dan Gerindra meragukan SBY bisa fokus mengurus negara di balik kesibukannya sebagai ketua umum parpol.

PBB dan PKPI Lolos Pemilu 2014

Bulan Maret menjadi berkah buat Partai Bulan Bintang (PBB). Pada 7 Maret, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta mengabulkan gugatan PBB untuk menjadi peserta Pemilu 2014. KPU yang awalnya ngotot mengajukan kasasi atas putusan itu, belakangan melunak. PBB pun dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 dengan nomor urut 14.

Menurut KPU, pihaknya menerima putusan PT TUN Jakarta semata-mata demi efektivitas waktu, karena proses penyelesaian kasasi akan memakan waktu sangat lama. Sementara Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan apa yang diraih PBB merupakan kemenangan melawan sikap sewenang-wenang KPU. PBB juga mengaku senang dengan nomor urut 14 yang dianggap sama dengan tahun penyelenggaraan pemilu tahun depan.

Berkah juga menaungi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada 21 Maret, PT TUN kembali membuat KPU pusing dengan meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. KPU pun menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 15. Ketua Umum PKPI Sutiyoso mengaku senang dengan nomor urut itu karena memiliki hoki.

Kudeta MKRI yang Antiklimaks

Pemerintah diguncang isu kudeta. Adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman yang mengatakan akan ada unjuk rasa pada 25 Maret menuntut Presiden SBY turun dari jabatannya. Selang sehari kemudian, 20 Maret, Presiden SBY dalam wawancara khusus dengan SCTV mengatakan memang mendengar kabar tersebut.

Beragam komentar pun muncul menanggapi keterangan Presiden. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin, misalnya, menyarankan SBY untuk tidak takut karena sulit menemukan kekuatan di Indonesia yang bisa menggulingkan pemerintahan. Ada pula yang menyebut SBY tengah mencari simpati belaka.

Sementara itu, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang mengaku akan menggelar unjuk rasa di 21 provinsi banyak mendapat teror. Soal kudeta menurut mereka hanya isu yang dihembuskan pihak Istana. Kendati demikian, polisi tak mau kecolongan. Ribuan personel ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Yang terjadi kemudian memang hanya unjuk rasa biasa. Masyarakat didatangkan untuk mendengarkan orasi dengan iming-iming pembagian sembako. Dan hingga akhir unjuk rasa, tak ada angin yang mengarah ke kudeta.

April 2013

Lambang Aceh di Balik Qanun

Ratusan warga Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe berkonvoi sambil mengibarkan bendera Aceh yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1 April. Bendera dan Lambang Aceh memang telah disahkan DPR Aceh dalam sidang paripurna, 22 Maret. Kabar ini langsung ditanggapi Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan penggunaan lambang mirip GAM bertentangan dengan kesepakatan Helsinki.

Sehari kemudian, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri datang ke Banda Aceh mengantarkan 12 catatan tentang keberatan pemerintah terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang Aceh tersebut. Mereka disambut pawai Lambang Aceh. Namun, Kementerian Pertahanan menanggapi dingin pawai itu. Pemprov Aceh pun diberi waktu 15 hari membahas hal tersebut dan meminta mereka menaati hukum.

Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah membantah kalau Lambang Aceh itu sebagai tanda perlawanan. Kendati demikian, dalam pertemuan dengan Zaini di Jakarta pada 1 Mei, Gamawan tetap mengusulkan agar lambang itu diganti. "Paling tidak dengan menghilangkan garis hitam," ujar Gamawan. Hingga kini, Lambang Aceh belum menemui kesepakatan.

SBY Luncurkan Akun Twitter

Meski dinilai terlambat, keinginan Presiden SBY untuk ikut 'berkicau' di media sosial tak bisa ditahan. Bertempat di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, pada 13 April 2013, Presiden meluncurkan akun Twitter @SBYudhoyono. Kendati akun @SBYudhoyono sudah aktif sejak 27 Maret 2012, baru kali ini SBY menuliskan kicauannya. Kicauan pertama itu berbunyi "@SBYudhoyono: Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia Twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*

Kicauan SBY pun berbalas, salah satunya dari Wapres Boediono yang kemudian langsung dibalas Presiden. Boediono lebih dulu memiliki akun Twitter dibandingkan SBY. Boediono memiliki akun Twitter sejak 1 Juni 2009. Dalam bio akun @SBYudhoyono disebutkan bahwa itu adalah akun resmi SBY yang dikelola Staf Khusus Presiden RI. Sedangkan kicauan langsung dari SBY akan ditandai *SBY*

Hanya berjarak 13 jam dari tweet pertama, followers akun @SBYudhoyono sudah hampir setengah juta. Pada 14 April 2013, persisnya followers akun tersebut telah mencapai 423.957. Sementara, akun yang di-follow masih 9, di antaranya milik Agus Harimurti dan Ibas Yudhoyono, serta menantunya Annisa Pohan dan Aliya Rajasa. Hingga akhir tahun ini, jumlah followers akun Twitter SBY mencapai 4,2 juta.

Ditawari SBY, Yenny Wahid Batal ke Demokrat

Awal April, jagat politik nasional dikagetkan dengan kabar akan bergabungnya Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid ke Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) itu disebutkan tertarik bergabung karena merasa punya kesamaan ideologi dengan Demokrat. Namun, kabar tersebut menuai banyak penyesalan di akun Twitter milik Yenny.

Kabar yang beradar kemudian menyebutkan Yenny ditawari Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wakil ketua umum. Tawaran itu konon datang ketika Yenny menghadiri KLB Demokrat di Bali pada Maret lalu. Anggota Dewan Pembina Demokrat Ahmad Mubarok juga mengatakan Yenny punya peluang besar menempati posisi Waketum. Namun hal itu dibantah Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua.

Sayang, cerita itu tak berakhir bahagia. Melalui akun Twitter miliknya, Yenny menyatakan menolak ajakan masuk Demokrat. Salah satu alasannya menurut Yenny adalah karena dilarang 9 ulama NU dan bukan karena dia tak diberi jabatan Waketum PD. SBY kemudian membenarkan keterangan Yenny soal tawaran menjadi waketum tersebut. "Memang tak pernah ada tawar-menawar," tegas putri mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Mei 2013

Kontroversi World Statesman Award untuk SBY

Presiden SBY dikabarkan bakal dianugerahi World Statesman Award atau Penghargaan Negarawan Dunia 2013. Kabar itu mengundang kritik. Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan mendatangi Kedubes AS dan memprotes penghargaan itu. Bahkan, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan penghargaan itu hanya akan membuat malu Appeal of Conscience Foundation (ACF), organisasi yang memberi penghargaan.

Namun, tak sedikit pula yang mendukung. Seperti Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Walubi mengatakan dengan penghargaan itu berarti SBY diakui dunia. SBY mengatakan menerima semua kritikan dan mengakui masih adanya kekurangan. Namun, dirinya tetap akan menerima penghargaan itu dan tak akan silau olehnya.

Bertempat di Garden Foyer, Hotel The Pierre, New York, AS, Kamis 30 Mei malam waktu setempat atau Jumat 31 Mei pagi waktu Indonesia, SBY akhirnya menerima penghargaan itu. Penghargaan diserahkan Rabbi Arthur Schneier, Pemimpin ACF. Pada hari yang sama, Jusuf Kalla mengucapkan selamat dan mengatakan SBY layak menerima penghargaan itu.
Juni 2013

PKS Vs Demokrat, Ancaman Setengah Hati

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM tak hanya berimbas secara ekonomi. Dalam konstelasi politik, langkah ini juga membuat hubungan Partai Keadilan Sejahtera dengan koleganya di partai koalisi menjadi memanas. Kalau parpol lain di koalisi menyatakan setuju dengan kenaikan harga BBM, lain halnya dengan PKS yang menyatakan menolak.

Sikap PKS itu dianggap telah memberikan contoh yang buruk dalam berpolitik karena terkesan bersifat mendua. Ikut merasakan nikmatnya duduk di kekuasaan, namun di sisi lain keputusan politiknya berseberangan dengan pemerintah. Karena itu, PKS tak diundang dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi dan kemudian muncul kabar akan diberhentikannya 3 menteri yang berasal dari PKS serta dikeluarkannya PKS dari Setgab Koalisi.

Namun, PKS terlihat tak gentar dengan ancaman tersebut. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di DPR bahkan dengan tegas mengatakan partainya bukan bawahan Demokrat. Partai ini juga tak peduli lagi apakah akan berada di dalam atau di luar koalisi. Bahkan, PKS terkesan memancing Setgab Koalisi dan Demokrat untuk segera memecat mereka dengan mengatakan adanya kabar PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Hasil rapat petinggi PKS di Bandung pun menyatakan tetap menolak kenaikan harga BBM.

Taufiq Kiemas Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari keluarga Megawati Soekarnoputri. Sang suami, Taufiq Kiemas, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura, 8 Juni 2013.

Kondisi Taufiq sempat membaik saat dirawat di rumah sakit. Ketua MPR itu dirawat akibat rasa lelah setelah menjalankan tugas negara pada 1 Juni 2013 di Ende, Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila.

Taufiq Kiemas akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 19.05 waktu Singapura atau 18.05 WIB di General Hospital Singapura.

Juli 2013

FPI Vs SBY

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab protes dengan pernyataan Presiden SBY yang menyatakan lembaganya telah menciderai agama Islam terkait kericuhan di Kendal. Rizieq pun tak segan menyebut orang nomor satu di Indonesia sebagai pecundang.

"Kasihan, ternyata SBY bukan seorang negarawan yang cermat dan teliti dalam menyoroti berita, tapi hanya seorang pecundang yang suka sebar fitnah dan bungkam terhadap maksiat. Tentu seorang presiden muslim menyebar fitnah dan membiarkan maksiat, ditambah melindungi ahmadiyah dan aneka skandal korupsi sangatlah mencederai ajaran Islam," tegas Rizieq.

Pemerintah langsung menanggapi tudingan FPI itu. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai tudingan FPI salah alamat karena menyebut SBY memfitnah ormas itu.

Ketidakharmonisan Ratu Atut-Rano Karno

Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan Gubernur Ratu Atut Chosiyah terancam pecah kongsi. Kegelisahan membawa Rano yang juga politisi PDIP itu pada keputusan sulit. Meski belum mengutarakannya secara terbuka, namun Rano sempat menyatakan niatnya untuk mengakhiri kontrak politik dengan sang gubernur.

Dari politisi PDIP asal Banten Dedy Gumelar-lah, ketidakharmonisan hubungan antara Rano dengan Ratu Atut terkuak. Meski merupakan orang nomor 2 di provinsi yang baru berdiri sejak 2000 ini, kata Mi'ing, Rano kerap dianaktirikan ketika berada di lingkungan Pemprov Banten. Namun Partai Golkar yang menyokong Ratu Atut menepis pernyataan Mi'ing.

SBY Disadap Inggris

Presiden SBY disadap intelijen Inggris. Hasil sadapannya dimanfaatkan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Namun, SBY hanya diam.

Media Australia melaporkan, penyadapan itu dilakukan saat SBY menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Presiden SBY sudah mengetahui laporan dirinya disadap. Namun, SBY belum memberi sinyal apa-apa terkait berita penyadapan ini.

Agustus 2013

Open House SBY Vs Blusukan Jokowi

Cara berbeda dilakukan Presiden SBY dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama rakyatnya. SBY menggelar open house, Jokowi blusukan.

Di dalam Istana, 8 Agustus 2013, Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono langsung menyambut dan menyalami warga yang datang. Di antara warga yang hadir juga terdapat sejumlah penyandang cacat. Belasan penderita tuna netra dan pemandunya juga berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan Presiden dan Ibu Negara.

Gaya berbeda ditunjukkan Jokowi. Tak ada open house di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Jokowi justru berkunjung ke warga di 5 wilayah, yaitu di Daan Mogot, Pademangan Timur, Cipinang, Jagakarsa, dan Tanah Tinggi. Tetap blusukan saat Lebaran.

Kritik Foke untuk Jokowi-Ahok

Sebagai orang yang pernah mengemban tugas dan tanggung jawab mengurus ibukota tercinta, DKI Jakarta, mantan Gubernur Fauzi Bowo memberikan beberapa kritik kepada pemimpin 'Batavia' saat ini, Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Foke mengkritisi sejumlah masalah yang ada di Jakarta, seperti urbanisasi, lingkungan, kemacetan dan lainnya, pada 25 Agustus 2013. Pria berkumis ini meminta Jokowi dan Ahok agar Jakarta segera diselamatkan, karena termasuk dalam kota-kota besar yang mendapatkan peringatan akan tenggelam beberapa tahun ke depan apabila tidak ada langkah cepat.

Pria yang pernah berpasangan dengan Nachrowi Ramli atau Nara dalam Pilkada Jakarta tahun 2012 lalu itu juga mengingatkan dampak urbanisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Mengingat penduduk serta kendaraan di Jakarta terus bertambah.

Pertarungan Politik Pilkada Jatim

Tepat pada Kamis 29 Agustus 2013, warga Jawa Timur melakukan pencoblosan terhadap cagub dan cawagub pilihannya. Cagub-Cawagub Jatim 2013 yang bertarung adalah Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat, Bambang DH-Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja.

Jelang pemilihan Gubernur Jatim, perseteruan antara pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah-Herman (Berkah) memanas. Kubu KarSa dituding menyuap beberapa pihak agar mengalihkan dukungan untuk kemenangan pasangan KarSa yang merupakan calon incumbent.

Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf merupakan calon petahana. Keduanya dinilai memiliki predikat baik di mata warga. Pasangan lain seperti Khofifah tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi diremehkan.

September 2013

`Serangan` Amien Rais ke Jokowi

Di tengah popularitas tinggi politisi PDIP Jokowi sebagai calon presiden, isu 'murahan' dilemparkan Amien Rais. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meragukan Jokowi sebagai politisi yang nasionalis. Amien pun menilai gaya blusukan Jokowi merupakan kegiatan yang sia-sia. Amien juga menyerang Jokowi dengan menyamakan mantan Walikota Solo itu dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada. Kesamaannya, mereka dipilih karena popularitas.

Jokowi tak mau ambil pusing dengan serang-serangan yang dilancarkan Amien Rais. Dengan gaya bercanda, Jokowi menanggapi pernyataan Amien yang menyamakannya dengan mantan Presiden Filipina Joseph Estrada. "Kalau saya dibandingkan dengan Estrada, saya lebih ganteng dong," gurau Jokowi.

Meski diserang Amien Rais, Jokowi mendapat dukungan dari keluarga mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Karena dianggap mirip, Jokowi pun mendapat sebuah peci cokelat yang dulunya kerap dipakai Gus Dur.

`Perseteruan` Panjang Mendagri Gamawan Vs Ahok

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kerap bersilang pendapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bahkan, 'perseteruan' keduanya telah terjadi sejak Ahok masih menjadi anggota DPR.

Sejak menjadi anggota Komisi II DPR, Ahok kurang setuju terhadap pemberlakuan sistem e-KTP. Menurut Ahok, pembuatan e-KTP yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 6,3 triliun tersebut terlalu mahal. Untuk itu ia meminta KPK memeriksa proyek e-KTP.

Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmin Zulkifli karena mendapat penolakan warganya. Ahok pun tidak setuju dengan usul Gamawan dan meminta Gamawan belajar konstitusi.

Jokowi Capres Dibicarakan Dunia

Nama Jokowi yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terus meroket. Dalam sejumlah survei lembaga nasional, pria bernama lengkap Joko Widodo ini kerap menempati nomor wahid sebagai calon presiden. Elektabilitasnya tertinggi. Warga Indonesia pun terus membicarakan sepak terjang mantan Walikota Solo itu.

Tapi Jokowi tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sosoknya berkali-kali diulas dan ditulis media luar sebagai pemimpin masa depan.

Sosok pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 itu sebelumnya juga pernah menjadi objek opini akademisi dan pengamat politik mancanegara. Nama Jokowi pun bergaung di media luar negeri. Seperti BBC yang menyebut 'Obamanya Jakarta', The Malay Mail 'Butuh Jokowinya Malaysia'. Selain itu, The Australian 'Obamanya Indonesia', The Hindu 'Mana Jokowinya India?', Juga The Star 'Hanya Jokowi Capres yang Tepat'.

Oktober 2013

Dinasti Politik Ratu Atut

Adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan resmi ditahan KPK. Sang kakak pun ikut jadi tersangka kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Sudah menjadi cerita lama sejumlah anggota keluarga Ratu Atut tercatat menduduki posisi strategis di lingkungan Pemprov Banten dan juga di lembaga legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Antara lain, suami Ratu Atut, almarhum Hikmat Tomet merupakan Ketua DPD Partai Golkar Banten yang juga duduk sebagai anggota Komisi V DPR. Anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy berstatus anggota DPD yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPR di dapil Pandeglang-Lebak. 3. Adik Andika, yakni Andiara Aprilia Hikmat kini mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

SBY Marah Soal Bunda Putri

Pada Kamis 10 Oktober, kemarahan diperlihatkan SBY. SBY menyebut nama Luthfi Hasan Ishaaq dan Bunda Putri.

"Baru saya mendarat tadi. Saya belum duduk ibaratnya, sudah diberitahu oleh staf bahwa ada isu yang bergulir sekarang ini, kesaksian orang dalam persidangan tapi karena pernyataanya menarik segera menjadi berita di media massa. Dan saya katakan tadi, tidak lazim mengomentari seperti ini, 9 tahun hemat bicara untuk mengomentari komentar seperti itu, kali ini lain, kalau tidak dihentikan hari ini dalam arti memberikan penjelasan yang benar, bisa rakyat bingung, bisa jadi berita itu dianggap benar," ujar SBY.

Beberapa jam sebelum SBY berbicara, persidangan di Pengadilan Tipikor menghadirkan Luthfi yang bersaksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah, kolega dan orang dekat Luthfi. Ketika kesaksian masuk pada pembahasan sosok Bunda Putri, Luthfi mengatakan wanita itu adalah orang dekat Presiden SBY dan tahu banyak soal perombakan kabinet dan pergantian menteri. Keterangan inilah yang menjadi biang marahnya SBY.

November 2013

Jokowi-SBY Saling Serang

Saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Ia menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya.

Macet, kata SBY, memang menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan pengusaha karena membuat biaya tinggi. Dia mengingatkan, era otonomi daerah ini seharusnya masalah kemacetan menjadi urusan gubernur, bupati, dan walikota yang untuk merespons.

Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Ia menilai urusan kemacetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Dia mengingatkan kembali soal sinergi pusat dan daerah. Program-progam yang dijalankan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting.

SBY Jawab Kritik Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan banyaknya tokoh yang ingin maju dalam Pemilihan Presiden 2014. Dia prihatin karena saat ini terlalu mudah bagi sejumlah orang untuk menyatakan ingin jadi presiden.

Keheranan Megawati itu pun dijawab Presiden SBY dalam kicauannya di akun twitter @SBYudhoyono, Senin 11 November. Dalam setiap kicauannya, SBY membubuhkan tagar SAP, yang merupakan judul buku yang tengah ditulisnya, 'Selalu Ada Pilihan'.

Sebagai yang kini menjabat sebagai Presiden, jelas SBY, tidak benar jika Presiden dianggap serba susah, sengsara, dan tidak ada yang bisa diperbuat untuk bangsanya. Bagi pemimpin sejati, suka duka, tantangan berat dan ujian sejarah tentu adalah romantika dan kekayaan hidup yang tiada tara.

Operasi Penjatuhan Jokowi

Adanya kelompok penjatuhan Jokowi diungkap Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Tim khusus itu ingin mencabik-cabik citra PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum partai dan Jokowi menjelang Pemilu 2014.

Tjahjo menyebut tim khusus itu melakukan kontraintelijen. Bahkan, sampai bertandang ke kampung Jokowi di Solo untuk mengorek 'dosa-dosa' Jokowi yang mungkin bisa 'digarap' di Jakarta. Tim khusus itu juga bergerak ke para pemilik media massa untuk mengurangi porsi pemberitaan Jokowi.

Kabar adanya tim penjatuhan Jokowi membuat Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berpendapat. Entah karena merasa tersindir atau tidak, yang jelas perempuan yang pernah mengkritik Jokowi soal kebakaran di Ibukota ini punya wejangan khusus untuk Jokowi. Menurutnya, tidak hanya Jokowi yang diserang untuk dijatuhkan citranya. Bahkan, SBY pernah mendapat serangan politik sebelum dan sesudah jadi presiden.

Desember 2013

Anas Usul SBY Jadi Cawapres

Dunia politik dihebohkan dengan usul Anas Urbaningrum. Untuk selamat dari Pemilu 2014, Partai Demokrat diimbau mengusung SBY jadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2014.

Menurut Anas, usulan itu bukanlah sindiran untuk SBY dan Demokrat yang tengah melakukan konvensi untuk menjaring calon presiden. Kata dia, ini usulan rasional. Usul itu juga bukan bermaksud merendahkan SBY. Sebab, panggilan tugas dan peran tidak ada yang rendah nilainya.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menilai, dengan melontarkan usul itu, ada kesan Anas itu benci tapi rindu terhadap SBY dan Partai Demokrat.

Wiranto Vs Rhoma Irama

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menilai semakin rendahnya kualitas sejumlah tokoh yang akan maju sebagai Capres 2014. "Sekarang ini penyanyi dangdut dijadikan calon presiden. Ada lagi pelawak. Nanti lama-lama pemain akrobat juga dicalonkan jadi presiden. Makanya yang korupsi jalan terus," ungkap Wiranto.

Sebagai satu-satunya pedangdut yang mantap maju sebagai calon presiden, Rhoma Irama pun berang. Rhoma merasa Wiranto menyindirnya. Ia pun menantang Wiranto beradu visi misi.

Ditantang Rhoma, capres Partai Hanura Wiranto tak gentar. Tantangan Rhoma akibat dari sindiran Wiranto itu akan diladeninya.

Duet Megawati-Jokowi Menguat

Teka-teki siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDIP kini sudah mulai terlihat. Namun nama yang santer akan menjadi capres bukanlah Jokowi sang Gubernur DKI Jakarta. Melainkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan, pilihan kader PDIP untuk tetap menjadikan Megawati sebagai calon presiden 2014 mendatang sangat tepat. Meski Megawati tidak memiliki elektabilitas yang lebih baik dari Jokowi, pengalaman selama 20 tahun berkecimpung di dunia politik merupakan modal besar.

Jokowi dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun diundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk makan siang bersama.

(Ado/Mut/Sss)