`Kekerasan Politik` di Aceh Semakin Meningkat

Sejumlah kasus kekerasan terkait politik di Aceh semakin meningkat jelang Pemilu. Kondisi ini dinilai mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di Aceh.

"Kepolisian sebagai penanggung jawab utama dalam menciptakan stabilitas keamanan internal semestinya dapat menjadikan ketentuan hukum sebagai pijakan tugasnya," kata Program Officer Aceh Network for Election and Democracy (ANFED) Firdaus Yusuf menilai di Banda Aceh, Kamis (20/2/2014).

Menurut Firdaus, kepolisian jangan terpengaruh penguasa politik yang cenderung ingin mengamankan kekuasaan. Padahal, bila sebuah kasus tidak diselesaikan maka akan berimplikasi terulangnya ksaus sejenis dengna ruang lingkup yang makin luas.

Berdasarkan analisa ANFED, Firdaus menjelaskan, peningkatan kekerasan di Aceh terletak terkonsentrasi di daerah pantai timur. Terutama Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bireun. Karena, dinamika politik di 3 daerah itu masih dipengaruhi agenda transformasi konflik yang masih berproses, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe dan Langsa.

"Semestinya, Pemerintah dan Pemerintah Aceh jauh hari sudah dapat lebih berkonsentrasi memperkuat pengetahuan politik masyarakatnya, sehingga upaya pencegahan kekerasan sedini mungkin dilakukan," tuturnya.

Karena itu, ANFED meminta Polda Aceh bekerja sesuai kewenangannya dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan tanpa terbawa arus atau terpengaruhi oleh kepentingan politik. Polda didesak mengungkap kasus-kasus itu dan tanpa pengaburan fakta.

Tindakan kekerasan terhadap caleg di Aceh semakin sering terjadi. Awal Februari lalu, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Nasioal Aceh tewas dianiaya oleh 2 orang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di Desa Lam Kuta, Pidie, Aceh Barat. (Adm/Ism)

Baca Juga:
Kader Tewas Dikeroyok, Partai Nasional Aceh Absen Pemilu Damai
Petinggi Partai Nasional Aceh Tewas Dianiaya, Pelaku Utama Diburu
Dianiaya Orang Tak Dikenal, Kader Partai Nasional Aceh Tewas
Posko Caleg di Aceh Utara Ditembaki Orang Misterius