Wapres JK Tak Setuju Beli Kendaraan DP Nol Persen, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah resmi menurunkan down payment (DP) untuk pembelian kendaraan, dari paling rendah 5 persen menjadi 0 persen.

Namun, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku kurang setuju dengan adanya aturan baru tersebut. Terlalu banyak risiko yang bisa terjadi jika kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka.

"Ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena kalau DP nol itu kredit macetnya bisa banyak, high risk," kata Wapres JK saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019), seperti dilansir dari Merdeka.com.

Politisi partai Golkar ini memperkirakan, jika nanti banyak terjadi kredit macet, maka yang akan muncul adalah semakin banyak penagih melalui tangan pihak ketiga atau lewat debt collector.

"Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja nanti debt collector," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang tertuang dalam peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018.

Salah satu isinya, yaitu OJK menurunkan uang muka atau down payment (DP) pembelian kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Mengutip aturan tersebut, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Netto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1 persen dapat menerapkan DP nol persen untuk semua kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.