PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Pejabat di Kementerian BUMN Dapat Sewaan Mobil Listrik Dinas Hyundai Ioniq 5

Seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN), secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), yaitu Hyundai Ioniq 5

oleh Arief Aszhari diperbarui 04 Jan 2024, 12:01 WIB

Diterbitkan 04 Jan 2024, 12:01 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir mewajibkan seluruh eselon I dan eselon 2 Kementerian BUMN menggunakan mobil listrik. Tujuannya, tak lain sebagai upaya untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). (Dok Kementerian BUMN)

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Badan usaha Milik Negara (BUMN), secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), yaitu Hyundai Ioniq 5. Penggunaan ini, untuk mendukung transisi energi di ekosistem pemerintahan, khususnya BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi. Selain itu, seluruh EV yang digunakan di lingkungan Kementerian BUMN ini seluruhnya dengan sistem sewa.

Selain itu, Erick juga menjelaskan, penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

"Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60%," ujar Erick, dalam keterangan resmi, Kamis (4/1/2024).

Langkah penggunaan EV di lingkungan kementerian BUMN ini, juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Di mana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT," tambah Erick.

EBT

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau.