Pengamat: Ahok dan TemanAhok Tak Kalah Seru dengan Brexit

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif IndoBarometer Muhammad Qodari menilai isu KTP bodong yang diduga melibatkan TemanAhok, relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dapat diibaratkan seperti referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa (Britain Exit/Brexit).

"Soal Ahok (TemanAhok) ini tidak kalah seru dengan referendum Inggris (Brexit). Ahok ini maunya exit atau remain," ucap M Qodari dalam diskusi 'Ahok Galau, Teman Risau' di Jakarta, Sabtu, 25 Juni 2016.

Qodari menuturkan, bila memang banyak masalah di TemanAhok, maka dapat dipastikan suami Veronica Tan itu akan pergi meninggalkan relawan.

Dalam kesempatan ini, mantan penanggung jawab TemanAhok Paulus Romundo mengajak agar anggota lainnya kembali ke jalan yang benar. Ia meminta dibuka saja cara ilegal dalam pengumpulan satu juta KTP sebagai persyaratan Ahok maju Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

"Mari gabung saya, kita menghadap ke Pak Ahok supaya bisa diambil keputusan yang baik. Saya, atas nama Eks TemanAhok, minta maaf pada warga DKI karena pengumpulan KTP-nya tidak benar," mantan penanggung jawab TemanAhok itu menandaskan.

TemanAhok Terbelah Tiga?

Paulus Romundo menegaskan, kelompok relawan tersebut saat ini terbelah menjadi tiga kelompok. Hal ini diakibatkan tiga partai, yakni Nasdem, Hanura, dan Golkar, mendukung Ahok.

"Yang terjadi di TemanAhok, kawan-kawan terbelah tiga. Dukung parpol, independen, dan terserah Ahok saja," kata Paulus.

Paulus berani mengungkap bobroknya TemanAhok karena mendengar ada dugaan aliran dana reklamasi masuk. Bermula dari titik itu, ia melihat banyak lubang-lubang yang harus diketahui oleh Ahok. Salah satunya klaim pengumpulan satu juta KTP.

"Saya tahu baru 650 ribu yang terverifikasi, katanya sudah satu juta," tutur Paulus.

Paulus pun berencana menemui Ahok untuk melaporkan langsung persoalan ini. Rencananya pertemuan akan berlangsung minggu depan.

Majunya Ahok secara independen dengan bantuan dari TemanAhok yang mengumpulkan satu juta KTP menuai pro dan kontra. Salah satunya dari ormas Bumi Pos Perjuangan Rakyat (Pospera). Tak hanya itu, ormas yang terdiri dari relawan pemenangan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini juga dituding menjadi organisasi sayap dari partai tertentu.

Politikus PDIP yang juga Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 1998 (Pena 98) Adian Napitupulu pun meluruskan dua hal di atas. Menurut dia, Pospera tidak berada di bawah naungan partai mana pun, melainkan sayap organisasi dari Pena 1998.

"Organisasi Popsera itu bukan underbow partai manapun, dia berada di bawah Pena 1998, ya isinya aktivis 98 dari berbagai penjuru wilayah," kata Adian di Bumi Pospera Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Juni 2016.

Sedangkan mengenai tudingan Pospera yang melatarbelakangi tindakan eks TemanAhok yang membongkar praktik pengumpulan KTP, Adian tak membantah sekaligus juga tak membenarkan. Ia hanya memastikan dua di antara lima orang eks TemanAhok itu, yakni Richard Sukarno dan Paulus Romindo merupakan kader Pospera.

Adian menyebut dua orang tersebut pernah berdiskusi di Bumi Pospera soal kegiatan pengumpulan KTP di TemanAhok. Kala itu, Adian menyarankan jika mantan TemanAhok itu merasa perlu menyampaikan sesuatu yang dianggap benar, maka hal itu harus dibuka kepada publik.

"Mereka bicara dengan semuanya di sini, bukan kami menyuruh, tapi hati mereka yang minta mereka ngomong. Kalau dia memperjuangkan kebenaran ya kita dukung," kata dia.

"Apa yang dilakukan 5 mantan TemanAhok itu bukti keberhasilan KPK. Jujur itu hebat, menyampaikan kebenaran dengan jujur, dan mereka hebat buat kita," sambung Adian.

Dia pun mengakui dua orang mantan TemanAhok yang merupakan kader Pospera disogok dengan Tunjangan Hari Raya (THR) agar mau berbicara kepada publik.

"Mana yang mungkin dapat THR, Pospera atau TemanAhok? Pospera itu enggak ada yang dibayar, keluar duit iya. Kalau TemanAhok mengaku mendapat uang lelah, ya upah itu kan uang lelah. Dalam prinsip pengupahan itu kan no work no pay dan TemanAhok sudah tanda tangan dalam perjanjian kontraknya," Adian Napitupulu memungkasi.

Sebelumnya, beberapa orang yang mengaku sebagai mantan relawan TemanAhok mengklaim membongkar rahasia pengumpulan KTP yang selama ini dilakukan TemanAhok. Mereka mensinyalir strategi TemanAhok tersebut sebagai bentuk membohongi publik.