Liputan6.com, Jakarta DPP PDI Perjuangan tidak akan melibatkan dan menjadikan kader-kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Kerja untuk menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2017 mendatang.
"PDI Perjuangan tidak melibatkan kader-kadernya yang ada di kabinet, karena taat pada peraturan," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (25/9/2016) seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah menerbitkan keputusan yang menegaskan semua menteri di Kabinet Kerja agar berkonsentrasi menjalankan-tugasnya sesuai bidangnya di pemerintahan.
Advertisement
Karena itu, kata dia, PDIP memutuskan, tidak melibatkan kadernya yang menjadi menteri kabinet untuk menjadi juru kampanye. "Karena presiden melarang para menteri jadi juru kampanye, PDI Perjuangan taat," ujar Hasto.
Menurut Hasto, PDIP akan memanfaatkan pengurus DPP, DPD, dan DPC untuk menjadi juru kampanye pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia, termasuk tujuh provinsi.
Pada tahun depan, pilkada serentak di tingkat gubernur dan wakil gubernur di Provinsi di Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.
"PDI Perjuangan juga akan menampilkan ketua umum, Ibu Megawati, menjadi juru kampanye utama pada pilkada di tujuh provinsi," kata Hasto.