Kata Anies Baswedan soal Isu Larangan Maju Pilpres oleh Gerindra

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah adanya kontrak politik antara dirinya dengan Gerindra dan PKS yang berisi larangan maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

"Waduh, enggak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Ini masalah Gubernur DKI, bukan presiden," ucap Anies di Jakarta, Rabu 28 September 2016.

Anies menegaskan, pembicaraan di Rumah Kertanegara saat penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tak pernah menyinggung soal pemilihan presiden.

"Semua yang diomongin (di Kertanegara), ya Jakarta saja. Enggak ada yang lainnya," tegas Anies.

Pendiri Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar itu pun menceritakan, alotnya pembicaraan di Kertanegara bukan karena dirinya ragu untuk maju bersama Sandiaga Uno.

"Sebenarnya pembicaraan soal ini memang sudah lama. Jadi, memang tidak ada (dilema dan keraguan)," ujar Anies.

Partai Gerindra mengakui adanya kontrak politik dengan Anies Baswedan. "Sebenarnya bukan kontrak politik, tapi lebih tepat disebut perjanjian politik. Di mana isinya jika terpilih menjadi Gubernur DKI, harus menyelesaikan pekerjaannya untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.

Meski demikian, Taufik menampik isi perjanjian itu melarang Anies maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Namun, jika Anies terpilih menjadi Gubernur DKI, ia harus menyelesaikan tugasnya sampai akhir, yakni pada 2022.

"Enggak ada itu. Kita enggak pernah seperti itu," tandas Taufik.