AHY - Sylvi Beri Nafas Segar Sektor Perumahan Warga Tak Mampu

AHY - Sylvi menawarkan program rumah rakyat yang humanis dalam menata kawasan kumuh dan terdampak banjir.

oleh Liputan6 diperbarui 20 Jan 2017, 21:36 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2017, 21:36 WIB

Liputan6.com, Jakarta Program pasangan calon (Paslon) gubernur - calon wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - Sylviana Murni di bidang perumahan rakyat dan penataan permukiman memberi nafas baru bagi warga Ibukota. Program tersebut dapat menolong masyarakat ekonomi bawah untuk dapat memiliki hunian yang layak huni.

Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhammad Joni mengatakan program pembangunan ratusan rusun tanpa penggusuran patut didukung. Sebab dengan pendekatan kemanusiaan, penataan kota tidak merugikan rakyat dan mencabut rakyat dari habitat aslinya.

"Bagus sekali, apalagi penataan permukiman dipadukan dengan menggerakkan ekonomi masyarakatnya," ujar Joni kepada wartawan, Selasa (17/1) lalu.

Joni menilai konsep program AHY-Sylvi sudah siap dan fokus untuk menggentaskan masalah backlog perumahan dan menata kawasan kumuh perkotaan. Saat ini yang terjadi pembangunan kota terlalu banyak mengorbankan sisi kemanusiaan. Ratusan orang yang tergusur tempat tinggalnya harus kehilangan rumah dan pekerjaan.

"Fokus ke hunian vertikal (rusun). Itu sudah bagus, sehingga tidak lagi terjadi warga Jakarta digusur dan terpaksa pindah ke pinggiran. Ini harapan bagi keluarga tidak mampu di Ibukota. Hunian baru dibangun di atas tanah mereka, " ujar Joni.

AHY-Sylvi dalam berbagai kesempatan menawarkan program rumah rakyat yang humanis dalam menata kawasan kumuh dan terdampak banjir. Program itu akan dijalankan dengan prinsip membangun tanpa menggusur dan melibatkan komunitas setempat.

Untuk program ini Agus-Sylvi telah melakukan kajian. Berdasarkan kajian, saat ini kepemilikan hunian di DKI Jakarta hanya 47 persen serta masih banyaknya pemukiman kumuh di bantaran sungai. Angka backlog yang mencapai 300.000 unit hunian dan terdapat lebih dari 1.000 hektar kawasan kumuh yang tersebar di 13 pinggiran sungai di Jakarta.

Sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Agus mengatakan Rumah Rakyat akan dilaksanakan dengan menggunakan tujuh prinsip. Salah satunya yakni tanpa menggusur dan membangun lebih kurang 700 menara Rusunami.

"Kemudian on site upgrading yakni dilakukan sebisa mungkin di lokasi yang sama.Kami juga akan membangun dengan melibatkan komunitas setempat. Because we are not only building houses, but also home," ujar Agus.

Prinsip selanjutnya yang dipaparkan Agus dalam melaksanakan Rumah Rakyat yakni warga dapat memiliki rumah bukan dengan sistem sewa melainkan kepemilikan sendiri melalui Rusunami.

Rumah Rakyat nantinya juga akan terintegrasi dengan kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan air, listrik, sanitasi serta terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.

Pembangunan Rumah Rakyat juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yakni Pemerintah Daerah, BUMD dan pihak swasta. Lewat public private partnership pembangunan sektor perumahan bisa menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 900 triliun.

(*)

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya