JK: Sikap Aparat soal Aksi 2019 Ganti Presiden untuk Cegah Konflik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah tidak antikritik terkait gerakan 2019 Ganti Presiden di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau. Hadirnya aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) menurut Jusuf Kalla adalah bentuk mengurangi efek kekacauan.

"Ya itu barangkali bukan soal pemerintah meredam. Itu untuk mengurangi efek siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada berlawanan di jalan bagaimana? Itu kan polisi, polisi tugasnya bukan soal politik. Mencegah adanya konflik," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (28/8/2018).

Pria yang kerap disapa JK ini menilai, semua pihak pun tidak setuju jika gerakan 2019 Ganti Presiden tersebut berujung jadi konflik.

JK meminta kepada semua pihak agar tidak memulai kampanye sebelum waktunya.

"Karena ada juga orang tidak setuju. Tapi kalau bilang 'pilih ini', pasti tidak diapa-apain. Tapi jangan berkonfliklah gitu. Jangan mengatakan 'jangan pilih A', itu kan berarti jangan pilih A. Cuma katanya ganti presiden, berarti jangan pilih A. Itu kan belum waktunya, dan kampanye tidak begitu caranya," kata JK.

* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini

Sebelumnya, deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh.

Di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan, Neno Warisman diadang massa yang menolak deklarasi. 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: