SBY Walkout Saat Kampanye Damai, PSI: Dia Berhak Marah dan Kecewa

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memaklumi sikap Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang walkout saat deklarasi kampanye damai Pilpres 2019. SBY walkout lantaran menilai ada aturan yang dilanggar saat kampanye damai.

"Tentu Pak SBY juga punya hak untuk marah dan kecewa. Enggak apa-apa. Kita maklumi saja," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan resminya, Minggu (23/9/2018).

Menurut dia, KPU dan Bawaslu telah berusaha maksimal dan serius agar tak ada pelanggaran saat acara berlangsung. Toni mengatakan KPU juga menegur dan meminta kepada pendukung yang hadir untuk menurunkan atribut partai.

"Sempat ada bendera Partai Nasdem dan Gerindra yang dikabarkan relawan di sebelah kiri panggung lalu petugas KPU menghampiri dan meminta bendera diturunkan. Ketika tamu undangan mulai bubar, baru saya lihat banyak bendera Nasdem yang memenuhi bagian depan panggung," ujar pria yang akrab disapa Toni tersebut.

Dia menilai atribut partai di luar jalur karnaval itu bukan tanggung jawab dari KPU. Toni menyebut hal ini merupakan antusiasme dari relawan dan pendukung.

"Di luar arena acara tentu bukan tanggung jawab KPU dan partai. Antusiasme relawan kedua pendukung berjalan alamiah. Selama tertib, tidak melakukan kekerasan dan vandalisme tentu itu hak mereka, tidak bisa dilarang," tambah dia soal sikap SBY.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walkout dari acara Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monas Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018). SBY protes lantaran banyaknya pelanggaran dalam acara kampanye damai ini.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, SBY sebelumnya sempat menghadiri acara deklarasi ini. Namun, saat parade defile dimulai, SBY walkout dan meminta Hinca untuk menggantikannya memimpin parade.

Menurut dia, pelanggaran yang dimaksud SBY salah satunya yaitu adanya atribut partai politik yang dibawa oleh massa pendukung. Padahal, telah disepakati bahwa dalam kampanye damai tidak diperbolehkan membawa atribut partai serta diwajibkan memakai pakaian adat.

Saksikan video pilihan di bawah ini: