PKB Minta Polemik Atribut Parpol Saat Deklarasi Damai Tak Dilebih-lebihkan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, polemik atribut partai dalam Deklarasi Kampanye Damai pada Minggu pagi 23 September 2018 tidak perlu dilebih-lebihkan. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa mengontrol apabila ada kejadian di luar lokasi deklarasi.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Ia menjelaskan, memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing. Menurut dia, seluruh partai politik telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

Karding mengatakan, dia juga ikut karnaval dan melihat masyarakat, relawan serta partai politik riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya seperti dilansir Antara.

Selain itu Karding mengaku melihat di media sosial Twitter, ada foto yang memperlihatkan bendera Partai Demokrat berada di belakang SBY saat berjalan di karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Hal itu menurut dia perlu diklarifikasi ke publik, agar tidak merugikan pihak Jokowi-Ma'ruf seakan-akan menjadi pihak yang tidak taat dan tidak fair saat deklarasi kampanye damai.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono keluar dari barisan karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, di Monas, Jakarta, Minggu.

Partai Demokrat protes keras kepada KPU karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu serentak 2019 yang dilanggar. Misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap walkout dari karnaval.

"Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono protes keras terhadap KPU dalam acara deklarasi kampanye damai. Tadi SBY hadir namun sekitar lima menit mengikuti konvoi, Beliau turun dan walkout karena banyak aturan yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu 23 September 2018.

Hinca mengatakan, awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai agar tidak terkesan kampanye.

Namun pada kenyataannya,  kata dia, dalam acara tersebut banyak atribut parpol dan tidak dilarang KPU.

Ia menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat, sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini: