Tuti Dieksekusi Mati, Sandiaga Singgung Aksi Prabowo Selamatkan TKI di Malaysia

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden Sandiaga Uno menyinggung minimnya lapangan kerja di Indonesia yang berakibat sebagian orang memilih menjadi buruh migran. Hal ini terkait dengan buruh migran dan juga pahlawan devisa Indonesia, Tuti Tursilawati, asal Majalengka, Jawa Barat, yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi, Senin 29 Oktober 2018.

Sandi yang juga pengusaha ini menyampaikan keprihatinannya terkait eksekusi Tuti. Sandi mengatakan, eksekusi mati Tuti tidak perlu terjadi bila pemerintah memiliki cukup lapangan kerja di negeri sendiri.

"Kalau kita bisa menciptakan lapangan kerja di sini, mereka mungkin nggak akan ada di luar negeri untuk mencari sesuap nasi dan mencari nafkah di luar negeri," kata Sandi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Sandi kemudian mengenang ketika Prabowo memberikan bantuan hukum kepada TKI asal Belu, Nusa Tenggara Timur, bernama Wilfrida yang terancam hukuman mati di Malaysia tahun 2013 lalu.

"Pak Prabowo bergerak cepat membawa lawyer sendiri, salah satu lawyer terbaik di Asia dan singkat cerita Wilfrida bisa dibebaskan dari hukuman mati," tuturnya.

"Jadi kita berharap tentunya kita bergerak cepat dan pastikan seluruh warga negara kita lindungi, dan bagi kami ini adalah satu hal yang sangat-sangat esensial, bahwa Pak Prabowo dan saya ingin melindungi seluruh tenaga kerja Indonesia," kata Sandi.

Sementara Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta jawaban Pemerintah Arab Saudi, terkait eksekusi mati Tuti tanpa pemberitahuan.

"Nanti Menlu yang bisa jelaskan secara teknis," ucap Moeldoko di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Menurut mantan Panglima TNI ini, Presiden Jokowi sudah membangun hubungan bilateral yang baik dengan Arab Saudi.

"Sebenarnya secara bilateral maupun hubungan yang lebih baik, itu Presiden sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi karena warga ini begitu besar, ya kadang-kadang ada sesuatu yang mesti termonitor dengan baik ini. Makanya, nanti Menlu yang akan mengawasi bagaimana prosesnya itu berjalan," ungkap Moeldoko.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Menlu Retno Marsudi, untuk perlu tidaknya mengirimkan nota protes ke Arab Saudi.

"Ya nanti biar Menlu ya," jelas Moeldoko.

Sebelumnya, menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, Menlu Retno Marsudi sudah melayangkan protes terhadap pihak Arab Saudi.

Pernyataan itu, kata Iqbal, disampaikan Retno kepada Menlu Arab Saudi, Adel al-Jubeir, yang pada 23 Oktober datang ke Indonesia dan menyambangi Gedung Pancasila Kemenlu RI.

"Menlu RI kemarin sudah berbicara langsung dengan Menlu Arab Saudi, menyampaikan protes beliau. Kemudian pada hari ini, Menlu sudah memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta (Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi) dan menyampaikan protes secara langsung," ujar Iqbal.