Kubu Prabowo Akan Buat Kementerian Khusus Bencana, Timses Jokowi: Sudah Ada

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan capres nomor dua akan mendorong pembentukan kementerian khusus bencana.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Dahnil Anzhar tersebut.

Menurut Ace, Dahnil dan Timses Prabowo tidak tahu mengenai undang-undang yang ada. Sebab, penanganan bencana sudah diatur di dalamnya.

"Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden," kata Ace dalam siaran tertulis, Selasa (1/1/2019).

Dia mengatakan, dalam penanganan bencana, BNPB berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, serta para relawan kebencanaan. 

Ace berujar, selama ini, BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung. 

"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," ujar Ace soal kementerian khusus bencana.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menurut dia, pemerintah sudah memiliki kecepatan dalam merespon bencana. Dia pun menilai Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. 

"Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," ucap Ace.

Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti masalah bencana yang belakangan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dia tak memungkiri bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana.

Namun, Dahnil menyayangkan dalam penanganan bencana, pemerintah menghadapi masalah yang terus berulang. Bahkan, kata Dahnil, profesionalisme dari lembaga terkait misalnya BMKG masih perlu dievaluasi. Khususnya dalam menginformasikan adanya bencana yang kadang keliru.

Maka dari itu, penanganan bencana akan menjadi perhatian khusus bagi Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu bakal memaksimalkan anggaran kebencanaan. Kemudian, akan mendorong literasi kebencanaan kepada masyarakat supaya lebih tanggap dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan. Itu diharapkan," tutup Dahnil Anzar.