Dewan Pakar BPN Ungkap Sistem Pertahanan Indonesia yang Lemah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyayangkan sikap sejumlah pihak yang meragukan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait lemahnya pertahanan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman pihak luar.

Menurut Dewan Pakar BPN, Rizal Darma Putra, Prabowo tak asal bicara. Sebab, mengacu pada data Global Firepower (GFP) Index 2018, Indonesia berada di peringkat 15 dari 137 negara di dunia.

"Apalagi GFP index ini merupakan data analysis menggunakan 55 indikator yang tidak hanya terkait dengan kekuatan persenjataan," ujar Rizal Darma Putra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (1/4/2019).

"Data itu memberikan gambaran potensi kekuatan suatu negara yang memperhitungkan faktor sumber daya alam dan manusia, keuangan (PDB), dan kondisi geografi. Sementara, kepemimpinan politik atau angkatan perang tidak masuk dalam analysis," imbuhnya.

Rizal menjelaskan, bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama dari perhitungan index tersebut dengan asumsi bahwa penduduk tersebut dapat dikerahkan dalam situasi perang. Untuk hal itu, Indonesia berada pada peringkat 4 di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat (AS) secara berurutan.

"Dalam telaah BPN terhadap data serta indikator GFP, kami membandingkan kekuatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN," terangnya.

Rizal yang dikenal sebagai Pakar Intelijen ini juga mengungkapkan, dalam hal jumlah personel militer aktif yang siap untuk perang, Indonesia memiliki personel militer aktif yang siap perang sejumlah 400.000 atau hanya 0,37 persen dari total angkatan kerja yang dapat berperang.

"Angka tersebut berada di bawah Vietnam dan Myanmar, yang masing-masing sebesar 482.000 (1,15%) dan 406.000 (1,86%). Indonesia berada sedikit di atas Thailand, yang memiliki personel militer aktif sebanyak 360.000, namun dari segi rasio, Thailand lebih baik, yaitu 1,31 persen," katanya.

Lebih lanjut kata Rizal, dalam hal kekuatan udara, secara umum Indonesia berada di atas rata-rata negara ASEAN, kecuali Thailand. Namun, Indonesia hanya kuat di jumlah pesawat pengangkut dan pesawat latih. Sementara kekuatan pesawat tempur Indonesia yang hanya berjumlah 41 berada di bawah Vietnam dengan jumlah 108, Singapura 100, Thailand 75, dan Myanmar 59 pesawat.

"Indonesia berada sedikit di atas Malaysia yang hanya memiliki 39 pesawat tempur. Sementara, kekuatan pesawat pembom Indonesia pun berada di bawah Vietnam, Singapura, Thailand, dan Myanmar. Indonesia hanya memiliki 65 pesawat pembom, Vietnam memiliki 108, Singapura 100, Thailand 93, dan Myanmar 80," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Rizal, sudah seharusnya Indonesia memiliki kekuatan laut yang handal. Namun menurut data GFP, Indonesia yang memiliki jalur laut sepanjang 21.579 kilometer hanya memiliki 8 frigate (kapal perang), 24 corvettes, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 ranjau laut. Sementara Vietnam dengan jalur laut sepanjang 17.702 km memiliki 9 frigate, 14 corvettes, 6 kapal selam, 26 kapal patroli, dan 8 ranjau laut.

"Kekuatan alutsista darat Indonesia pun di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Kekuatan tank tempur, Indonesia yang memiliki 315 tank, berada jauh di bawah Vietnam yang memiliki 2.575. Sementara, Thailand berada memiliki 805, dan Myanmar dengan 434 tank. Jumlah kendaraan lapis baja, Indonesia yang hanya memiliki 1.300 kendaraan pun berada di bawah Singapura dengan 3.585, Vietnam dengan 2.530, Thailand sebanyak 1.551, dan Malaysia 1.460," urainya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik, Kusfiardi menyoroti lemahnya konsep dan pandangan Calon Presiden Petahana, Joko Widodo (Jokowi) tentang pertahanan dan keamanan (Hankam) dalam debat pilpres keempat pada Sabtu (30/3/2019) kemarin.

Menurut Kusfiardi, semestiinya petahana itu memiliki visi dan pandangan yang matang soal Hankam.

Hal itu menurut Kusfiardi terlihat saat Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto melempar pertanyaan tentang alokasi anggaran pertahanan Indonesia kepada Capres Petahana.

Prabowo menyebutkan, anggaran pertahanan sebesar Rp107 Triliun setara dengan 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari GDP tersebut masih sangat kecil. Sementara negara-negara lain lebih besar dari itu.

Menanggapi itu, Jokowi pun mengakui bahwa anggaran pertahanan tersebut memang masih kecil. Malah menurutnya hal ini bisa diselesaikan dengan membangun investasi di bidang alutsista.

“Jawaban Jokowi itu menunjukkan bahwa alokasi anggaran pertahanan tidak masuk dalam prioritas, kemudian menggunakan pendekatan investasi untuk pertahanan dan keamanan juga kurang tepat,” kata Kusfiardi di Jakarta, Senin (1/3/2019).

Kuasfiardi menjelaskan, pendekatan investasi untuk pertahanan nasional memiliki bias korporasi, karena investasi lebih dominan pertimbangan untung rugi yang lazim berlaku dalam dunia bisnis.

Sementara pertahanan, menurut Kusfiardi menjadi aspek penting dan vital bagi sebuah negara. Alasannya, masalah pertahanan bukan hanya sekedar untuk menjaga wilayah kedaulatan, tapi juga untuk tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi, UUD 1945. 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini: