KPU Sebut 270 Daerah Siap Laksanakan Pilkada Serentak 2020

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut, 270 daerah sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Kesiapan itu menurut Arief dinilai berdasarkan tiga tolak ukur yang ditentukan oleh penyelenggara Pilkada setempat.

"Ada tiga yang harus disiapkan jelang pilkada hingga saat ini yakni regulasi, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran," ujar Arief, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2020).

Menurutnya, regulasi sudah selesai dilakukan oleh KPU RI. Kemudian, kata Arief, untuk sumber daya manusia di 270 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada dipastikan tidak ada masalah.

Arief mengatakan, hanya satu hingga dua daerah yang tidak memiliki kepala sub bagian atau sekretariat lainnya, namun secara umum tidak menjadi kendala dalam mempersiapkan Pilkada di daerah setempat.

"Selain itu, kami juga memastikan bahwa anggaran pilkada di 270 daerah sudah siap dan seluruhnya sudah menandatangani naskah hibah perjanjian daerah (NPHD), bahkan sebagian besar anggarannya sudah dicairkan pada tahun 2019," tuturnya.

Meskipun begitu, lanjut dia, ada beberapa daerah yang terlambat mencairkan anggarannya pada 2020. Namun, pihaknya tidak tinggal diam dan melakukan supervisi atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga akhirnya anggaran itu bisa dicairkan.

"Ada satu daerah di Papua yang sangat terlambat mencairkan anggaran Pilkada yakni di Waropen, Papua. Namun setelah kami kunjungan kesana, akhirnya dicairkan," kata Arief.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menurut Arief, tahapan Pilkada selanjutnya adalah rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang sejauh ini tidak memiliki kendala.

"PPK dan PPS sudah akan bekerja dalam waktu dekat seperti melakukan pemutakhiran data pemilih, kemudian melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan," tegas Arief.

Berdasarkan data KPU RI, sebanyak 179 pasangan bakal calon perseorangan di daerah telah mendaftar ke KPU dan akan mengikuti verifikasi administrasi dan faktual.