Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal, Perang Besar di Depan Mata?

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah Diduga Tak Netral dalam Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur, 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 01 Nov 2020, 18:40 WIB

Diterbitkan 01 Nov 2020, 18:40 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang berlangsung di Sulawesi Utara akan berjalan lancar dan aman dari Covid-19. (Yopi)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 67 kepala daerah yang diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara untuk Pilkada 2020.

Teguran tersebut disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, tertanggal 27 Oktober 2020.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menuturkan, para kepala daerah tersebut mempunyai waktu tiga hari menindaklanjuti surat dugaan pelanggaran pada Pilkada 2020.

"Ada waktu tiga hari menindaklanjuti surat rekomendasi (teguran) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin," kata Kasto dalam siaran persnya, Minggu (1/11/2020).

Berdasarkan hal itu, telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

Teguran Tito sesuai dengan PP No 12 tahun 2017. Yang juga tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pilkada 2020.