Polda Jateng Turunkan 14 Ribu Personel Amankan Pilkada di 21 Daerah

Liputan6.com, Jakarta Kepala Polda (Kapolda) Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebutkan semua daerah kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan menjadi prioritas pengamanan jajaran-nya pada 9 Desember mendatang.

"Polda Jateng akan melibatkan 14.000 personel yang terbagi menjadi 21 daerah kabupaten dan kota dalam kegiatan Pilkada Serentak 2020," kata Irjen Pol Ahmad Luthfi di Solo, Jumat, 27 November 2020, dilansir Antara. 

"21 daerah tersebut dengan rincian tiga daerah pemilihan wali kota dan 17 daerah pemilihan bupati," lanjutnya. 

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pasukan power on hand (Satuan Brimob) yang masing-masing eks-keresidenan satu satuan setingkat kompi (SSK) Brimob yang setiap saat bisa digerakkan di saat instalasi meningkat.

Pada "H-3" pemungutan suara untuk anggota yang terlibat operasi Mantab Praja, semuanya akan dilakukan protokol kesehatan dengan tes usap pada masing-masing personel.

"Sehingga, tidak ada alasan anggota kami yang terpapar COVID-19 khususnya pelaksana seperti pejabat utama, para perwira, dan anggota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat saat pemungutan suara nanti," tegas Kapolda Jateng. 

Jadi dijamin pada saat hari "H" pemungutan suara nanti, kata Kapolda, aparat keamanan khusus dalam pengamanan Pilkada untuk tahapan berikutnya yakni pencoblosan, anggota siap dan sehat semuanya.

Menyinggung soal masyarakat yang akan mencoblos untuk menjaga terjadinya kerumunan, Kapolda menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan penyelenggara yakni KPU. Masyarakat sudah dijadwal waktunya hadir ke TPS.

"Soal keamanan semua menjadi prioritas sama, karena kami tidak mau kegiatan Pilkada di Jateng terganggu. Anggota Polri untuk keamanan pesta demokrasi sudah siaga penuh, dan netralitas kami utamakan," tutur Ahmad Luthfi. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi juga menjelaskan, untuk daerah Boyolali, Klaten, dan Magelang akan menjadi prioritas pengamanan, karena kedua (Boyolali dan Klaten) wilayah ini, selain untuk pengamanan Pilkada, juga ada konsentrasi penggunaan anggota untuk masyarakat di lereng Gunung Merapi untuk penanganan bencana erupsi Merapi.

Jadi anggota yang terlibat operasi Mantap Praja atau Pilkada tidak boleh dicampur dengan operasi penanggulangan bencana erupsi Merapi.