Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Jadi Koalisi Indonesia Maju, PAN Tak Masalah Piagam Deklarasi Gerindra-PKB Tetap Berlaku

Prabowo mengumumkan nama baru koalisinya dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Perubahan nama ini terjadi setelah Prabowo mendapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Golkar, PAN, dan PBB. Lantas bagaimana nasib Piagam Deklarasi Gerindra-PKB?

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 30 Agu 2023, 08:00 WIB

Diterbitkan 30 Agu 2023, 08:00 WIB

Golkar dan PAN Resmi Dukung Prabowo Jadi Capres 2024, Ini Alasannya

Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini juga dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas tak mempermasalahkan apabila piagam deklarasi antara Partai Gerindra dengan PKB tetap dipertahankan, kendati nama koalisi pendukung Prabowo Subianto berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Diketahui salah satu poin piagam deklarasi tersebut adalah menyerahkan keputusan capres dan cawapres kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Enggak usah lah (dihapus). Tetep," ujar Zulhas saat ditemui di sela rangkaian acara HUT ke-25 PAN di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, dia juga menceritakan bagaimana proses perubahan nama koalisi parpol pendukung Prabowo dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Nama ini dipilih setelah Prabowo mendapat kekuatan baru dengan merapatnya Golkar, PAN, dan PBB.

Zulhas menyebut pemilihan nama Koalisi Indonesia Maju berlangsung secara spontan dan singkat. Tidak ada pertemuan khusus dan pembahasan panjang terkait pemilihan nama itu. Prosesnya berlangsung saat para ketum parpol bertemu di acara HUT PAN di Hotel Sultan pada Senin (27/8/2023).

Awalnya Prabowo yang mengusulkan nama Koalisi Indonesia Maju. Karena nama tersebut dinilai memiliki visi sama untuk meneruskan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo (bilang) gimana kalau nama koalisi kita, sudah, Indonesia Maju saja, meneruskan," kata Zulkifli di Prabowo lantas menanyakan persetujuan ke para ketua umum partai yang hadir di acara tersebut.

"Gimana Pak Zul? Setuju. Gimana Cak Imin? Setuju. Jadi memang baru di acara HUT PAN itu," kata Zulkifli.

Oleh karena itu, Zulhas mengakui tak ada proses atau rencana khusus sebelum pergantian nama koalisi tersebut, semua terjadi dalam waktu yang spontan. "Enggak didiskusikan, enggak dianu semua. Ya spontan aja di situ," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) ini.

Respons Cak Imin Soal Perubahan Nama Koalisi

Hadapi Pemilu 2024, Partai Gerindra dan PKB Resmikan Sekretariat Bersama

Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melambaikan tangan saat peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) di Jalan Jl. Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023). Peresmian Sekber ini tanda dua partai yang tengah berkoalisi serius untuk 2024 mendatang. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya diberitakan, Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto telah mengumumkan nama gabungan partai pengusungnya berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Terkait hal ini, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku baru tahu lantaran telat datang di acara HUT ke-25 PAN.

“Saya juga baru tahu. Belum pernah (ada pembahasan),” tutur Cak Imin di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Cak Imin belum berkomentar banyak perihal nama baru gabungan partai yang semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Berdasarkan informasi yang diterimanya, nama tersebut diambil lantaran partai yang bergabung merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

“Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo, bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong. Nah saya ngga tahu, saya akan melapor ke partai dulu,” jelas dia.

Termasuk juga persoalan piagam kerja sama yang kemungkinan berubah, serta ketidakhadiran dirinya dalam diskusi singkat sebelum acara puncak HUT ke-25 PAN.

“Oh enggak, enggak terlalu penting itu (dilibatkan atau tidak). Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Ya saya kan enggak punya hak setuju atau enggak setuju,” ucap Muhaimin Iskandar menandaskan.