Gus Yahya Pastikan PBNU Tak Dukung Capres Tertentu: Itu Mengkhianati Amanat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan organisasinya tidak mendukung salah satu calon presiden untuk pilpres 2024.

oleh Liputan6.com diperbarui 15 Sep 2023, 19:10 WIB
Diterbitkan 15 Sep 2023, 19:10 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam jumpa pers di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/9/2023). (Liputan6.com/ Muhammad Radityo Priyasmoro)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memastikan organisasinya tidak mendukung salah satu calon presiden untuk pilpres 2024. Dia menyebut, PBNU juga tidak menggelar rapat-rapat yang bertujuan memutuskan dukungan ke capres tertentu.

"Apakah ada rapat membicarakan dukungan kepada calon (presiden) saya pastikan tidak akan ada," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Dia menerangkan, secara aturan organisasi tidak diperbolehkan pengurus PBNU terlibat politik praktis. Jika terlibat, maka mengkhianati amanat.

"Kenapa? Karena tidak boleh secara norma AD ART dan lain lain tidak boleh. Kalau kami lakukan apa namanya mengkhianati amanat," ujar dia.

Gus Yahya menjelaskan, bila ada pengurus membuat pernyataan politik tidak boleh mengatasnamakan PBNU. Kecuali hal itu menjadi keputusan rapat yang diambil secara permusyawaratan.

Yahya mencontohkan dirinya yang masih bagian dari PKB, tetapi tidak menyeret PBNU terkait sikap politik.

"Saya enggak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketum PBNU saya tidak boleh menyeret NU dalam PKB, partai lain, untuk dukung calon ini itu, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi," kata dia.

Gus Yahya bercerita bahwa dirinya salah satu yang ikut mendirikan PKB. Bahkan, pembicaraan awal soal PKB bahkan dilakukan di rumahnya di Rembang, Jawa Tengah.

Gus Yahya menyatakan, PBNU tak bisa 'menyuapi' PKB secara politik. Sebab, hubungan PBNU dan PKB tidak spesial, melainkan sama saja dengan kelompok lain.

"PBNU tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan. Berkompetisi dengan yang lain secara rasional. Kami juga persilakan masyarakat untuk menilai partai yang ada secara rasional," tandas dia.

 

 

Gus Yahya: Hubungan PBNU dan PKB Memang Tak Erat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya usai bertemu Presiden Joko Widodo Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Lizsa Egeham/Liputan6.com).

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya bicara mengenai hubungan lembaga yang dipimpinnya dengan PKB. Gus Yahya mengakui hubungan PBNU dan PKB memang tidak erat.

"Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat, sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain. Karena semuanya ini kami anggap sama," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Gus Yahya lalu bercerita bahwa PBNU yang membentuk PKB. Menurutnya, cikal bakal dibentuknya PKB karena banyak tokoh-tokoh dari NU.

"Lah PKB kan dulunya yang membentuk PBNU, iya, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga yang jumlahnya cukup banyak tokoh tokohnya, meminta PBNU membuatkan partai," ujarnya.

Gus Yahya menambahkan, kini PBNU tak bisa lagi mengasuh PKB yang sudah dibentuk. Dia mempersilakan PKB berkompetisi dengan parpol lain secara rasional.

Mantan Jubir Gus Dur ini mempersilakan warga NU untuk menilai partai-partai secara rasional. Dalam arti melihat kredibilitas, prestasi dan rekam jejak.

"Tidak usah memperhatikan klaim klaim atas nama NU misalnya. Kalau ada orang NU termausk pengurus menjadi aktivis partai, itu pribadi. Bukan lembaga," tandas Gus Yahya.

 

 

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya