Jawaban Gibran soal Sanksi, Dinasti Politik, hingga Nasibnya di PDIP

Liputan6.com, Jakarta Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, masih enggan bicara banyak perihal situasi politik saat ini. Putra Presiden Jokowi itu resmi diusung Partai Golkar dan sejumlah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Gibran dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media, salah satunya perihal sanksi yang mungkin diberikan PDI Perjuangan (PDIP) apabila dia menerima tawaran menjadi cawapres Prabowo.

Diketahui, meski sudah berembus isu kencang Gibran Rakabuming Raka akan masuk Partai Golkar, tapi sampai saat ini Gibran masih menjadi kader PDIP.

"Siap ya (bila dijatuhi sanksi PDIP). Makasih ya. Besok lagi, besok lagi," kata Gibran saat menghadiri acara deklarasi 'Indonesia Memanggil Gibran' di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu malam (21/10/2023).

Tanggapan lain yang dijawab Gibran yakni soal penilaian sejumlah pihak terkait dinasti politik Jokowi. Sebagaimana kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak putra sulung Presiden Jokowi itu maju sebagai cawapres.

"Biar warga yang menilai ya, makasih ya, makasih," jawab Gibran saat ditanya soal dinasti politik.

Terakhir, pertanyaan yang dijawab Gibran yakni soal nasibnya sebagai kader PDIP. Ia hanya menyampaikan kalau hal tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Tadi kan saya sudah jawab, saya sudah ketemu Mbak Puan ya. Udah ya, besok lagi ya, besok lagi," ucapnya.

Pertemuan dengan Puan diketahui berlangsung menjelang diumumkan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Sebelumnya, nama Gibran saat ini santer menjadi cawapres yang bakal diusung mendampingi Capres Prabowo Subianto. Partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) hampir seluruhnya mendukung Gibran. Seperti, Partai Golkar, Gelora, Garuda, Prima.

Sementara untuk PAN, PBB, Partai Demokrat belum secara tegas mendukung Gibran karena sudah memiliki calon yang ingin diusung.

PAN sudah memiliki calon sendiri yakni, Erick Thohir, PBB mengusung ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, dan Partai Demokrat mengusung Khofifah Indar Parawansa. Namun, dalam penentuan cawapres yang akan diusung ditentukan oleh Prabowo selaku capres.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ali Munhanif mengatakan, jika benar terwujud pasangan Prabowo-Gibran diyakini akan susah menang karena kontrol publik yang semakin kuat saat ini.

"Manuver politik mencawapreskan Gibran akan terus dikontrol publik. Dan ini sudah terbukti dengan manuver politik sebelumnya, seperti wacana perpanjangan masa jabatan, penambahan masa jabatan presiden. Dan wacana-wacana tersebut pada akhirnya gagal," ujar Ali, Sabtu (21/10/2023).

Kalaupun pencalonan Gibran menjadi exit strategi, kata dia, itu bukan hal yang mudah, karena publik akan terus mengawal bagaimana demokrasi jangan sampai diarahkan oleh orang-orang yang semata-mata ambisius kekuasaan.

Jika Jokowi maupun partai tetap nekat mendorong pencawapresan Gibran, Ali Munhanif mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran akan susah menang.

"Kecuali mereka menggunakan alat-alat kepolisian dalam proses pemilihan, kecurangan, atau cara-cara yang tidak fair dalam proses pemilihan," kata dia.

Menurut Ali Munhanif, Jokowi bisa saja berubah sikap dalam pencawapresan Gibran. Hal ini karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan umur capres/cawapres digaungkan cacat hukum oleh Yusril maupun para pakar hukum lainnya.

Sentimen publik terhadap politik dinasti akan terus meningkat. "Itu membuat pubiik semakin sadar, sehingga pencalonan Gibran pasti akan blunder dan tidak akan mendongkrak pencalonan Prabowo Subianto," kata dia.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com