Cak Imin: Pengungsi Rohingya ke Indonesia Perlu Disetop, Bawa Ketidakstabilan

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai, kedatangan pengungsi dari kelompok etnis Rohingya ke Indonesia khususnya di Aceh perlu dihentikan terlebih dahulu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan, kedatangan pengungsi Rohingya yang dibiarkan begitu saja akan dapat menimbulkan ketidakstabilan di Aceh.

"Saya kira harus disetop dulu, semuanya pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana," kata Cak Imin kepada wartawan usai kampanye di Gedung Olahraga (GOR) Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Lebih lanjut, Cak Imin menyatakan saat ini pemerintah perlu memperhatikan ketenangan warga Aceh. Hal itu, kata dia demi menghindari pecahnya konflik.

"Untuk sementara harus kita stop, supaya masyarakat Aceh tenang daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita," ujar dia.

Sementara itu, Penyidik Reskrim Polres Pidie mengungkap, kasus dugaan penyelundupan rombongan pengungsi Rohingya ke Kabupaten Pidie, Aceh. Seorang warga negara (WN) Bangladesh berinisial HM (17) ditangkap lantaran diduga terlibat dalam aksi tersebut.

"HM merupakan kewarganegaraan Bangladesh yang telah memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh," kata Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali dilansir dari Antara, (7/12/2023). 

Imam menyampaikan, dari perairan Bangladesh, rombongan pengungsi Rohingya diangkut dengan kapal kayu dan masuk ke perairan wilayah Indonesia tanpa dilengkapi izin maupun dokumen yang sah.

"Mereka masuk ke Indonesia dengan membayar kepada agen," ungkap Imam.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada dugaan kuat keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di balik pengungsi Rohingya yang berbondong-bondong ke Indonesia, khususnya Aceh. Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingnya. Namun, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata dia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara untuk pengungsi Rohingya yang sudah terlanjur tiba di Indonesia. Namun, Jokowi memastikan bantuan tersebut akan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

"Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12/2023).

Jokowi menuturkan pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.

Dia juga mengungkapkan adanya dugaan kuat keterlibatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dibalik banyaknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Jokowi menekankan pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO tersebut.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini," jelas dia.

"Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO," sambung Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB.

"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata dia.