Mahfud Tidak Setuju dengan Jokowi yang Sebut Debat Capres Menyerang Personal

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, tidak setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut debat ketiga pilpres 2024 terlalu banyak menyerang pribadi.

Mahfud menilai pertanyaan yang diajukan kepada capres Prabowo Subianto dalam debat capres bukan menyangkut intelijen dan strategi penyerangan yang sifatnya rahasia negara.

"Ya mungkin, kalau penilaian Presiden. Kalau saya sih enggak (menyerang personal). Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu, misalnya intelijen, strategi penyerangan," jelas Mahfud Md di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menyatakan urusan anggaran pertahanan bukan sesuatu yang bersifat rahasia negara. Mahfud menyatakan itu karena pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga mengetahui mana pertanyaan yang sifatnya rahasia dan tidak.

Untuk itu, Mahfud menegaskan pertanyaan yang dilontarkan dua capres lain kepada Prabowo, tidak ada yang harus dirahasiakan. Pasalnya, kata Mahfud, pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo hanya terkait penggunaan anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana undang-undang yang (soal) rahasia (data negara)," tutur dia.

"Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista," sambung Mahfud.

Mahfud juga enggan membahas masalah pertahanan dengan Prabowo di ruang tertutup. Menurut Mahfud, pembicaraan dalam ruang tertutup bukan debat.

"Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat," ujar Mahfud.

Mahfud menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ada format debat yang ingin diubah. Dia mengaku siap mengikuti aturan debat capres-cawapres yang dibuat KPU. "Ya terserah KPU, saya manut saja. Ada yang ngatur," pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi mengomentari pelaksanaan debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada Minggu malam (7/1/2024) yang dirasa kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden (capres). Jokowi menilai debat hanya menampilkan serang antar capres.

"Yang pertama, saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).

"Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujar Jokowi.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat capres pada Minggu malam lalu.

Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi.

"Ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," kata Jokowi.

Jokowi juga bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketiga pilpres 2024. Jokowi mengatakan tidak semua data pertahanan bisa dibuka.

Saat debat capres, Anies dan Ganjar meminta agar capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyampaikan terkait data pertahanan.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi.

Jokowi menekankan, data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, enggak bisa," ucap Jokowi.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Jokowi yang menyebutkan data pertahanan bukan seperti toko kelontong yang bisa dibuka ke publik.

Anies Baswedan menegaskan, jika data tersebut tak bisa dijelaskan, maka sampaikan saja kepada publik.

"Ya tinggal dijelaskan saja, jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka, sederhana. Ini bisa dibuka, ini tidak bisa dibuka, gitu. Simpel," kata Anies kepada wartawan di Gorontalo, Selasa (9/1/2024).

"Termasuk saya bicara perumahan untuk TNI, rasanya itu bisa dibuka. Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan harga yang kemahalan, dan ada catatan dari Kemenkeu, kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya," sambungnya.

Anies pun mengibaratkan saat membeli miras. Menurut Anies, dalam keterangan komposisi tak dijelaskan secara rinci kandungan apa saja yang ada di dalam miras. Sehingga, jika data tersebut tak bisa dijelaskan, maka disampaikan bagian mana saja yang bisa dipublikasikan dengan yang rahasia.

"Misalnya mau beli miras, kan tidak diceritakan isi miras itu apa. Kemudian di dalam miras itu ada komponen-komponen itu, apa itu rahasia. Tapi satuan miras kita boleh tahu dong, dan saya rasa di situ diumumkan," tegas dia.

Oleh karena itu, Anies meminta agar segala pertanyaan saat debat harus dijawab, sehingga tak berlindung dalam kata rahasia.

"Harus bisa menjawab dan jangan berlindung dalam kerahasian ketika tidak bisa menjelaskan," tegas Anies.