Ganjar: Ada Penyalahgunaan dan Pelanggaran Pemilu Dibiarkan, Tidak Fair

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, membeberkan sejumlah pelanggaran pemilu yang dibiarkan oleh aparat hukum.

Ganjar mencontohkan, ada rekaman suara mengenai arahan mendukung paslon tertentu di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang diindikasikan sebagai percakapan Forkopimda.

Meskipun beredar luas, namun tidak ada yang mendesak untuk mengungkap kebenaran atau fakta rekaman tersebut.

Masih di Sumatera Utara, Ganjar Pranowo menyebut ada laporan mengenai pengarahan guru di Kota Medan untuk mengusung paslon tertentu, tidak ada juga yang memproses masalah tersebut.

"Kok tidak ada yang nge-push? Aneh kan? Nah, yang begini-begini ini fakta kan, bang. Potensi-potensi penyalahgunaannya sudah ada dan kemudian dibiarkan, oh tidak fair," ujar Ganjar pada wawancara dengan salah satu TV, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (25/1/2024).

Ganjar menyampaikan salah satu bentuk intimidasi yang dialami pihaknya adalah pencopotan baliho pasangan nomor urut 3.

"Waktu itu terkait pencopotan APK (alat peraga kampanye) saya," ujar capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Kemudian, lanjut Ganjar, kasus Aiman Witjaksono yang diperiksa meskipun sudah disampaikan dia mendapatkan informasi yang dilindungi karena profesi sebagai jurnalis.

Selanjutnya, kasus Palti yang ditangkap polisi karena meng-upload rekaman pembicaraan di Kabupaten Batu Bara. Padahal itu rekaman yang kesekian kali yang pernah di-upload.

"Nah, contoh-contoh seperti itu yang harus dihentikan. Kita harus protes agar pemilu ini makin demokratis dan berjalan baik," ujar Ganjar.

Meski ada pelanggaran pemilu dan tekanan yang diarahkan ke kubu paslon 3, Ganjar mengaku partai politik (parpol) pengusung, relawan, hingga Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus bekerja untuk menggalang dukungan sesuai aturan.

"Kita tidak mengeluh, kita bekerja terus. Maka saya bilang, kalau kita sudah sesuai aturan dan mereka kemudian mengganggu, tabrak. Masa kita ngeluh terus kayak orang enggak punya kekuatan yang tidak bisa mengorganisasikan dan mengedukasi masalah ini," kata Ganjar Pranowo.

Ganjar lantas menegaskan bahwa dia juga tidak takut dengan tekanan karena dibesarkan oleh partai yang sudah kenyang dengan tekanan penguasa.

"Saya PDI Perjuangan, bang. 27 Juli 1996 kantor kami diserbu. Kurang apa? Ditindas kurang apa? Bagaimana cara kita melawan inkonstitusional. Kita pernah kalah, kita pernah menang. Ini kepercayaan masyarakat, jadi tidak usah takut. Ada cara melawan yang baik," pungkas Ganjar.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sebelumnya menyebut terdapat beberapa pejabat publik menyalahgunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye di pemilu 2024. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan.

"Beberapa kejadian orang (pejabat publik) menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi. Alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar Pranowo di kawasan Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Karena hal itu, dia mengaku sejak awal mendorong agar aturan mengenai pejabat publik tidak harus mundur dari jabatannya saat ikut serta Pemilu direvisi. Sebab tidak ada jaminan pejabat tersebut dapat netral dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair," jelas Ganjar.