Anies Janji Angkat 700 Ribu Honorer Jadi Guru PPPK Jika Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, mengatakan tenaga pendidik menjadi kunci utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, kata dia negara memiliki tanggung jawab penuh memastikan kesejahteraan para tenaga pendidik.

Lalu, Anies menyoroti soal penghasilan para tenaga pendidik. Menurut dia, saat ini penghasilan yang diberikan kepada tenaga pendidik belum adil dan setara,

"Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang misalnya ada puluhan guru honorer yang belum diangkat menjadi guru PPPK, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi kita semua harus bisa bertanggung-jawab atas kesejahteraan pendidiknya," kata Anies di debat pamungkas capres, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Anies berjanji bakal mempercepat sertifikasi guru hingga mengangkat 700 ribu guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apabila menjadi presiden 2024.

"Program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK," kata Anies.

Selain itu, Anies juga berjanji akan memberikan beasiswa untuk anak para tenaga pendidik, seperti guru, dosen di tanah air. Dia berkomitmen memberikan beasiswa itu sampai tuntas.

Tak hanya itu, dia memandang juga akan memberikan penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasi.

"Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar," jelas dia.

"Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu," tandasnya.

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan ingin mengatur kembali jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos). Dia ingin penyebarannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan target penerima bansos.

Hal ini diungkap Anies dalam Debat Capres kelima. Dia kembali menegaskan, bansos itu merujuk pada kebutuhan orang-orang yang masuk kategori penerima bansos seperti orang miskin dan pra-sejahtera.

Dia merumuskan, penyaluran bansos akan melihat waktu-waktu si penerima membutuhkannya. Misalnya dibutuhkan bulan ini, maka penyalurannya akan segera dilakukan, sama halnya jika dibutuhkan tiga bulan berikutnya, penyalurannya pun akan disesuaikan.

"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini, kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semuanya," kata Anies.

Konsep penyaluran bansos ini yang disebut Anies sebagai bansos tanpa pamrih.

"Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Itu yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," sambung Anies Baswedan.