Ahok Bicara Peluang Koalisi Kubu Ganjar dan Anies Jika Pilpres Dua Putaran

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menanggapi wacana koalisi antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

Secara eksplisit, Ahok menyatakan bahwa partainya hanya akan mendukung pasangan calon yang sesuai dengan ideologi politik PDIP, yakni dengan menjalankan program nawacita.

"Pertama partai kami dilatih dengan jelas tidak mungkin mendukung orang jadi presiden untuk yang tidak pernah mau menjalankan nawacita, itu jelas," kata Ahok dalam sebuah acara dialog di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Meski tidak berkomentar secara lugas, tetapi Ahok menyinggung soal peluang koalisi yang kecil., dengan menilai Anies yang masuk dalam basis dukungan Front Pembela Islam (FPI) yang kini berganti nama Front Persaudaraan Islam.

Hal itu sejalan dengan Ahok yang mengungkit terkait sikap Ganjar kala menjabat Gubernur Jawa Tengah secara tegas menolak arahan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi soal para pemda berkonsolidasi dengan FPI.

"Yang kedua, partai PDIP tidak pernah memanfaatkan siapapun untuk berkuasa. Masih ingat enggak ketika Pak Gamawan Fauzi mengatakan semua kepala daerah mesti rekonsoliasi dengan FPI," katanya.

"Seorang Pak Ganjar di Jateng dia lawan Gamawan Fauzi, dia tolak. Pernah enggak Pak Ganjar datang ke sana cium-cium tangan Pak Rizieq segala macem. Ini perintah Mendagri lho, ditolak oleh seorang Ganjar," ucap Basuki Tjahaja Purnama menambahkan.

Dari gambaran itu, Ahok pun menegaskan sikap partainya yang tidak akan mungkin untuk bekerja sama dengan siapapun yang ingin mengganti ideologi Indonesia.

"Kenapa? Karena kami terlatih sebagai seorang kader yang rasionalis, tidak mungkin mau bekerja sama dengan siapapun yang mau mengganti ideologi Pancasila," katanya menegaskan.

Sementara saat ditanyakan usai dialog oleh awak media, Ahok tak ingin berkomentar lebih lanjut. Sebab, soal koalisi itu adalah kewenangan dari partai yang memutuskan.

"Anda tanya sama Partai. Saya tidak struktur partai," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu singkat.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Merdeka.com