PDIP Sumut: Ahok Sudah Nyatakan Siap Maju Pilgub Sumatera Utara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyebut, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah menyatakan siap maju Pilkada Sumatera Utara, apabila ditugaskan oleh DPP PDIP.

"Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi, Pak kalau anda diterjunkan di Sumut siap enggak bang, siap enggak Pak Ahok?" ujarnya Rapidin saat Rakernas V PDIP di Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

"Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumut ke Papua juga saya siap. Itu jawaban kader sejati. Ini semua kader PDIP kemanapun kalau diperintah partai kita harus siap," kata Rapidin, menceritakan jawaban Ahok.

Rapidin menyebut nama Ahok sudah digodok DPD untuk Maju Pilgub Sumatera Utara.

"Perkembangan dinamika politik yang ada di Sumatera Utara akan kita kaji dan akan tetap kita pelajari secara bersama dan kita sudah siap untuk memetakan itu dibantu dengan DPP partai," katanya.

Selain nama Ahok, Rapidin menyebut ada beberapa nama yang sudah mendaftar ke PDIP untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Di antaranya adalah petahana Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah alias Ijeck.

"Ini kan kita juga main incumbent Pak Edi Rahmayadi lain juga Ijeck, lain juga Bobby, mana tau nanti kader kita usung sendiri. Ini kan berbagai peluang akan kita hitung untuk perkembangan politik di Sumut," pungkas Rapidin.

PDI Perjuangan membuka peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok serta Ketua DPP PDIP dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk maju di bursa Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebutkan, dua nama tersebut banyak diminta untuk maju di pilkada Sumatera Utara dan Jakarta.

"Seperti Pak Ahok, Mas Djarot, masih ditarik-tarik untuk bisa ke Sumatera Utara. Ini hal yang menarik juga karena Sumatera Utara juga perlu perubahan yang mendasar," ujar Eriko Sutarduga di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (17/5/2024).

Untuk pilkada Jakarta, Eriko mengatakan, nama lain sudah dalam genggaman Megawati yaitu mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

"Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," kata politikus PDIP itu.

Sementara itu, terkait dua nama lainnya, Eriko menyebut akan ada kejutan-kejutan. Pada saatnya, kata Eriko, akan diumumkan ke publik.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kritsyanto, mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi delapan nama untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Terkait Pilgub Jakarta, nama-nama baru dijaring dan ini sangat dinamis. Sudah ada 8 nama dan nama-nama besar sudah ada di kantongnya Bu Megawati," kata Hasto.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai adanya indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melakukan cawe-cawe pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut merespons terkait niatan Presiden Jokowi yang ingin melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember 2024.

"Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas dan gamblang, basa jawane (bahasa Jawanya) cetho welo welo," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

"Artinya, cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (kelihatan) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali, gitu lho ya," sambungnya.

Djarot menegaskan distribusi bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, PDIP meminta indikasi tersebut disorot oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Djarot berharap apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024 yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada pilkada.

"Kita minta betul penyelenggara pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember," tegasnya.

Atas adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan di pilkada 2024, PDIP juga akan menjadikan hal tersebut sebagai materi pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.

"Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi mengawal," ucap Djarot.