Sambut Tawaran Koalisi Pilkada Jakarta 2024, PKB: Cagubnya PKB, Wakilnya PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Wasekjen PKB) Syaiful Huda menyambut tawaran Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, namun kursi cagub di Jawa Timur diberikan ke PDIP.

"Tawaran Eriko menarik, menarik tawaran itu," ujar Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Menurut Huda, peluang PKB berkoalisi dengan PDIP di Jakarta terbuka apabila PDIP bersedia menjadi wakil Anies dan PKS batal mendapatkan teman koalisi di Pilkada Jakarta.

"Kan bisa saja mungkin PKB, dengan wakilnya PDIP, bisa saja kalau PKS enggak dapat teman koalisi," jelas Huda.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengandaikan, apabila pihaknya bekerja sama dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, maka pihaknya menawarkan kursi cagub di Jawa Timur giliran dari PDIP.

"Katakan kalau di Jakarta misalnya berandai-andai PKB menjadi cagubnya. Boleh enggak di Jawa Timur PDIP yang menjadi cagubnya? boleh kan, bukan barter, tapi itulah yang namanya kerja sama, kan kita tidak boleh bekerja sama itu menang-menangan, mau sendiri, katakan menerapkan ego kita sendiri, karena kita tidak bisa maju sendiri," kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.

Menurut Eriko, pihaknya juga membuka peluang bila kursi cagub Jakarta untuk PDIP, maka kursi cagub di Jawa Timur untuk PKB.

"Bisa saja kita dengan PKB disini jadi wakil gubernur, kita jadi gubernur, di Jawa Timur kita jadi wakil gubernurnya, kan bisa begitu, ini kan hal hal yanh bisa diperbincangkan dan waktunya itu masih ada," kata dia.

Menurut Eriko, berdasarkan hitungan raihan kursi di DPRD Jakarta, PDIP memiliki 15 kursi, dan bila digabung dengan PKB yang sudah mendukung Anies, maka gabungan kursi PDIP dan PKB cukup untuk memajukan Anies.

"Cukup enggak kalau PKB sama PDI Perjuangan? Sudah cukup ya kan. Ini asumsi dulu ya supaya kita memahami. Nah 25 kursi sudah cukup,”ucapnya.

Apalagi, kata Eriko, hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selalu baik dan terjaga.

"Lah kalau secara hubungan personality ya, saya rasa bukan rahasia umum lagi kedekatan antara keluarga Bu Ketua Umum dengan Cak Imin. Nah itu bisa ditanyakan sendiri oleh Cak Imin, jangan saya lah yang menginikan," pungkas Eriko.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, duet antara Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bukan lah harga mati di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Syaikhu, partainya amat terbuka terhadap opsi cawagub dari partai politik (parpol) lain, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).

"Lihat nanti, kalau PDIP juga mencalonkan itu nanti kita komunikasi berikutnya," kata Syaikhu di acara Pembukaan Sekolah Partai di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juni 2024.

PKS, lanjutnya juga membuka peluang berkoalisi dengan PDIP untuk bersama-sama mengusung duet Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

"Iya sangat mungkin (koalisi dengan PDIP) kalau kita tadi akan mengajak berbagai partai juga yang lain untuk mengusung pasangan ini," kata dia.

Namun, Syaikhu mengaku belum menjalin komunikasi terkait Pilkada Jakarta dengan PDIP. "Secara resmi saya belum (komunikasi)," ujarnya.

Meski begitu, Syaikhu menegaskan partainya bakal memperjuangkan terlebih dahulu duet antara Anies dan kader internal PKS Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta.

"Insyaallah ini (Anies-Sohibul Iman) yang akan kita perjuangkan sampai pendaftaran di KPUD," jelas Syaikhu.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menjawab soal peluang Anies Baswedan berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Dia menilai, peluang itu hanya 0,00001 persen saja.

"Tapi sampai sekarang aturannya sangat kecil kemungkinan, nah itu lah bahasanya antara memadukan antara Pak Anies-Ahok atau Pak Ahok-Anies. Itu sudah sangat super kecil lah 0,00001 persen," kata Eriko, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Namun, duet Anies-Ahok dapat terwujud asalkan Undang-undang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, Eriko menyebut, hal itu tidak akan terjadi.

"Kecuali UU-nya digugat ke MK berubah lagi kan, siapa bilang tidak mungkin kan," ujar dia.

Lebih lanjut, Eriko mengakui, bahwa nama Ahok dan Anies termasuk ke dalam nama-nama yang dipertimbangkan untuk diusung di Pilgub Jakarta. Namun, dalam aturan yang berlaku, tidak memungkinkan menyatukan keduanya.

"Pak Ahok punya hak untuk ini dan salah satu yang mungkin juga ditunjuk, kader kita Pak Ahok. Kan saya sudah sebutkan 7 dari delapan kan, termasuk juga kemungkinan yang ketujuh itu Pak Anies itu kan," ujarnya.

"Tapi memang secara aturan tidak mungkin menyatukan, bukan tidak mungkin. Bisa saja nanti tau-tau MK kan, ya tahu-tahu besok pengajukan ke MK berubah lagi siapa yang tahu kan," imbuh dia.