Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Pro-Jokowi (Projo) tidak ingin menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Medan Bobby Nasution melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.
Hal ini mengingat Bobby Nasution telah mendapatkan banyak dukungan dari sejumlah partai politik (parpol) untuk maju sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Sumatera Utara.
Baca Juga
"Yang ingin saya sampaikan ini menarik ini jangan sampai Pilkada ini kemudian melawan kotak kosong, karena ini juga penting untuk kualitas demokrasi Pilkada lawan kotak kosong itu seperti pemilihan Gubernur oleh anggota DPRD begitu ya, kurang lebih seperti itu," kata Bendahara Umum Relawan DPP Projo Panel Barus di Kantor DPP Projo, Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Advertisement
Menurutnya, jika Bobby nantinya melawan kotak kosong pada Pilkada Sumatera Utara, maka hal itu justru menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia kurang bagus.
"Nah maka dari itu di Sumatera Utara kami berharap Bobby bisa dapat lawan tanding. Saya berharap PDI bisa memberi calon yang mengejutkan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa keluarga Presiden Jokowi masih didukung banyak parpol, meski Bobby tidak mendapat dukungan dari PDIP pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024.
"Satu calon gubernur yang sudah kita dukung Bobby Nasution ternyata didukung oleh banyak partai politik ya teman-teman wartawan tahu ya, didukung kayaknya tidak kurang dari 8 atau 9 partai politik ya," ungkapnya.
"Ini bukti bahwa keluarga Pak Jokowi ini ternyata didorong oleh partai ya. Jadi walaupun enggak didorong PDI didorong oleh partai ternyata gitu," pungkasnya.
Reporter: Nur Habibie
Merdeka.com
PDIP Tak Akan Biarkan Bobby Lawan Kotak Kosong
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat memastikan pihaknya tidak akan masuk gerbong koalisi gemuk yang mendukung Bobby Nasution di Pilkada Sumatera Utara.
Menurutnya, apabila pihaknya mendukung Bobby, maka pasti Bobby hanya akan melawan kotak kosong.
“Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby, ya selesai. Artinya apa? Ya kotak kosong. Kalau kotak kosong apa pantes gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi malahan,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Menurut Djarot, kotak kosong harus dihindari agar tidak merusak pendidikan demokrasi di tanah air.
“Kalau bisa di dalam pendidikan politik yang baik, hindari (kotak kosong) sehingga rakyat punya pilihan,” kata dia.
Terkait koalisi gemuk yang sudah menyatakan dukungan ke menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut, Djarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
“Jangan punya persepsi bahwa seseorang yang didukung dengan Koalisi gajah itu pasti menang, no. Di pilkada itu yang bertarung yang berlaga yang bertanding itu adalah figur, orang,“ kata dia.
Advertisement
Hanya Jokowi Presiden yang Anak - Menantunya Jadi Pejabat
Selain itu, Djarot juga menyinggung bahwa dalam sejarah presiden Indonesia, hanya Presiden Joko Widodo yang anak hingga menantunya terlibat aktif di politik saat presiden masih menjabat.
“Sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu, sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik. Sejak Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, baru baru kali ini. Mulai dari anaknya, menantunya, mungkin cucunya, mungkin saudaranya akan disiapkan,” katanya.
Menurut Djarot meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral. Ia mencontohkan bagiamana Presiden kedua Soeharto sekalipun tidak meibatkan anaknya langsung ke politik, hanya bisnis semata.
“Ini pendidikan politik yang kurang baik, zaman Pak Harto selama sekian puluh tahun itu tidak pernah itu anak-anaknya terlibat politik praktis cuma dia di bisnis, Sekarang ini politik iya bisnis iya,” kata Djarot.