Waspada Uang Palsu Beredar Jelang Pilkada

Ini tahun politik, uang palsu sangat rentan beredar dalam situasi sekarang ini. Warga juga diimbau tolak politik uang.

oleh Yuliardi Hardjo Putro diperbarui 25 Feb 2018, 14:00 WIB
Diterbitkan 25 Feb 2018, 14:00 WIB
BI: Waspada Uang Palsu Beredar Jelang Pilkada
Tahun politik sangat rentan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo)

Liputan6.com, Bengkulu - Bank Indonesia meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai beredarnya uang palsu menjelang perhelatan Pilkada Langsung pertengahan 2018 mendatang. Sebab beberapa pihak yang berkepentingan untuk memenangkan kontestasi politik pemilihan kepala daerah bisa saja melakukan tindakan nekat tersebut.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Endang Kurnia Saputra mengatakan, Selain pihak yang bekepentingan, peredaran uang palsu juga bisa dilakukan oleh pihak yang akan mengambil kesempatan sesaat. Momentum Pilkada digunakan untuk mengelabui aparat keamanan dan bisa mengacaukan situasi.

"Ini tahun politik, uang palsu sangat rentan beredar dalam situasi sekarang ini," tegas Endang di Bengkulu, Sabtu (24/2/2018).

Momentum Pilkada langsung tahap tiga yang digelar bulan Juni mendatang berkaitan erat dengan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden. Masyarakat diminta berhati hati dan melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan keanehan dan kecurigaan terhadap fisik uang yang diterima.

"Laporkan saja, pasti ditindaklanjuti, tolong informasinya jangan dipendam," Endang Kurnia melanjutkan.

 

 

Peningkatan Kasus Uang Palsu

BI: Waspada Uang Palsu Beredar Jelang Pilkada
Bank Indonesia meminta masyarakat melapor kepada aparat kepolisian jika menemukan uang palsu yang beredar (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo)

Kasus uang palsu yang beredar di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Rata-rata setiap bulan terjadi kasus uang palsu sebanyak 9 hingga 11 kasus yang ditangani aparat kepolisian.

Angka tersebut belum termasuk temuan di lapangan melalui Teller Bank Swasta maupun Nasional. Kasus lain juga termuan masyaratak yang laporkan langsung kepada pihak perbankan khsususnya kepada Bank Indonesia.

Menurut Endang Kurnia Saputra, saat ini penanganan uang palsu sudah terkordinassi melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BKPUP. Kerjasama yang dilakukan juga sudah berjalan dengan baik. Bank Indonesia sendiri sebagai pemegang otoritas peredaran uang di Indonesia selalu mendatangkan saksi ahli dalam setiap penanganan perkara terkait uang palsu.

"Saksi ahli kita datangkan untuk kepentingan proses persidangan," ungkap Endang.

Sosialisasi terkait pencegahan peredaran uang palsu juga terus dilakukan BKPUP. Selain mengenalkan ciri uang Rupiah asli kepada masyarakat, himbauan untuk waspada uang palsu juga dilakukan terus menerus.

Tolak Politik Uang

BI: Waspada Uang Palsu Beredar Jelang Pilkada
Bawaslu Provinsi Bengkulu mengisiasi deklarasi tolak politik uang dalam Pilkada Bengkulu 2018 (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo)

Pilkada Kota Bengkulu diikuti empat pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tiga pasangan calom diusung partai politik dan satu pasangan calon maju melalui jalur perseorangan atau independen.

Pasangan nomor urut 1 adalah David Suardi dan Bakhsir yang maju melalui jalur independen dengan mengantongi dukungan sebanyak 31.666 KTP yang sudah diverifikasi oleh KPUD Kota Bengkulu.

Pasangan nomor urut 2 adalah politisi perempuan Parta Nasdem yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi yang berpasangan dengan politisi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Zarkasi.

Pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Gerindra dan PAN adalah pertahana Helmi Hasan yang berpasangan dengan mantan Sekretaris KNPI Provinsi Bengkulu Deddy Wahyudi.

Sedangkan pasangan nomor urut 4 Politisi Partai Golkar yang juga pertahana sebagai wakil walikota mendampingi Helmi Hasan pada periode sebelumnya, Patriana Sosialinda yang berpasangan dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bengkulu Mirza.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap meminta semua pihak menghormati proses demokrasi ini dengan tidak melakukan politik kotor. Apalagi kesepakatan untuk tidak melakukan permainan politik uang sudah dideklarasikan secara bersama sama.

"Jangan ada politik uang, apalagi uang palsu, sangat berbahaya dan hukumnya sangat jelas dan berat," tegas Parsadaan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya